Sorotan publik terhadap gaji Ifan Seventeen muncul karena kondisi PFN yang sebelumnya mengalami kesulitan keuangan.
Banyak pihak yang mempertanyakan apakah dengan kehadiran Ifan sebagai Dirut, perusahaan ini dapat bangkit dan kembali berkontribusi besar bagi industri perfilman nasional.
Dalam pernyataannya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pemilihan Ifan tidak hanya berdasarkan popularitasnya sebagai figur publik, tetapi juga melihat potensinya dalam mengelola industri kreatif.
"Kita membutuhkan sosok yang bisa membawa PFN lebih dikenal dan berkontribusi bagi perfilman nasional. Dengan latar belakang Ifan, kami melihat ada potensi besar dalam dirinya," ujar Erick.
Meskipun demikian, publik masih menantikan langkah konkret Ifan Seventeen dalam membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin PFN.
Keberhasilannya di kursi Direktur Utama akan menjadi tolok ukur apakah keputusan ini tepat atau justru semakin memperburuk kondisi PFN yang sebelumnya berada di ambang kebangkrutan.
Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perfilman, PFN diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memajukan industri kreatif nasional.
Publik pun berharap bahwa Ifan Seventeen dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan positif bagi PFN.
Artikel Terkait
PKS Gelar Konsolidasi Besar Jelang PSU Kabupaten Serang, Targetkan Kemenangan 80 Persen Suara
Bawaslu Banten Monitoring PSU di Pilkada Kabupaten Serang
7 Poin Yang Membuat Pembangunan PIK 2 Menjadi Kontroversi, No 5 Paling Mengerikan
Cari Keberkahan di Bulan Ramadan, Galaci Chapter Banten Bagikan 100 Paket Takjil
Gubernur Banten Andra Soni Sebut Relawan Kemanusian Harus Punya Komitmen dan Ikhlas Dalam Membantu Masyarakat
Seperti Kompas Untuk Kehidupan Umat Muslim, Wagub Banten A Dimyati Natakusumah Ajak Masyarakat Amalkan Al-Quran
Tanamkan Nilai Antikorupsi, Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten Gelar Penyuluhan Merajut Integritas
Sayangkan Royalti Indonesia Raya Diambil Pihak Lain, Keluarga WR Supratman: Sudah Jadi Milik Bangsa, Tidak Boleh Ditarik Royalti
Jadi Sororatan Publik, DPR Klaim Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah Telah Potong 2 Hari Pertemuan demi Efisiensi
Berbeda Dengan Yang Beredar di Medsos, Inilah 3 Poin Pasal yang Masuk Revisi UU TNI Salah Satunya Kebijakan Prajurit Masuk Kementerian-Lembaga