Masa Jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar Segera Berakhir, Rangkap Jabatan Eselon 2 Terus Bertambah

TOPMEDIA - Jumlah pejabat rangkap jabatan pada posisi Eselon 2 di Pemprov Banten terus bertambah seiring masa berakhirnya masa jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, 12 Mei 2023.

Bermula dari Virgojanti yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Banten.

Sebulan kemudian Virgojanti kembali ditunjuk oleh Al Muktabar untuk merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Provinsi Banten.

Kini, Virgojanti juga menduduki jabatan Komisaris Perwakilan Bank Banten menggantikan M Yusuf dalam hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB), Rabu, 25 Januari 2023 lalu.

Selanjutnya rangkap jabatan juga terjadi terhadap Asda III Pemprov Banten, Deni Hermawan, ia juga ditunjuk jadi Plt Kepala Kesbanpol.

Baca Juga: Jangan Abaikan Pentingnya Ceklis Biru di Pesan WhatsApp, Dampaknya Bisa Bikin Masalah

Tak berselang lama, kembali turun surat perintah yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar tertanggal 31 Maret 2023 isinya menugaskan E.A Deni Hermawan sebagai Plt Kepala Bapenda Banten.

Dikomfirmasi merangkap 3 jabatan, Deni kemudian mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Pj Gubernur sudah menyiapkan pengganti dirinya sebagai Plt Kepala Kesbangpol.

Beredar luas informasi saat ini dari kalangan ASN Pemprov Banten, bahwa dalam waktu dekat akan ada rotasi ratusan ASN dan kemungkinan penambahan rangkap jabatan di level Eselon II Pemprov Banten terus bertambah.

Melihat rangkap jabatan Perhatian serius dari Forum Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB).

Baca Juga: 5 Perilaku Yang Sering Kamu Lakuin Tanpa Sadar, Dan Ternyata Masuk Kategori Selingkuh!

“Kenyataan inilah yang menjadi perhatian serius saya dan teman-teman KMSB. Bukannya mengembangkan, justru mengkerdilkan sistem kaderisasi di lingkungan ASN,” kata Uday Suhada Koordinator Presidium KMSB beberapa waktu lalu kepada TOPMEDIA.

“Saya tidak menyalahkan mereka yang ditunjuk sebagai Plt di dinas/badan/instansi yang kosong. Jika menolak, mereka malah bisa dianggap tidak loyal kepada pimpinan. Ini murni karena sakarep cewek alias kumaha aing' nya Al Muktabar,” katanya.

Terlepas dari itu, Uday hawatir semakin banyak jabatan Plt, juka semakin banyak pejabat yang merangkap jabatan. Sehingga, bisa berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.