Indonesia Bakal Punya Larangan Main Medsos Bagi Anak, Alasan Sejumlah Negara Punya Kebijakan Serupa

TOPMEDIA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan aturan pemerintah mengenai akses media sosial (medsos) ramah anak dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025.

Meutya mengatakan hal ini menjadi atensi oleh Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai lingkungan medsos yang ramah bagi anak di Indonesia.

"Dibahas (dalam pertemuan dengan Prabowo). Tadi salah satu membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat, nanti kita lihat seperti apa," terangnya.

Kemudian, Meutya mengklaim pihaknya telah berkomunikasi dengan DPR terkait wacana pembentukan Undang-Undang (UU) mengenai pembatasan usia bagi warga RI dalam mengakses medsos.

Seiring dengan itu, Komdigi juga akan mengeluarkan peraturan serupa terkait larangan tertentu agar orang tua dapat dengan bijak mengatur penggunaan medsos bagi anak.

"Kita inginnya pelajari dulu betul-betul. Tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih tetap, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu," tegas Meutya.

"Sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak. Lebih kuatnya lagi yang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kami akan siapkan," tambahnya

Baca Juga: 651 Rekening Bank Terindikasi Judi Online Diblokir, Meutya Hafid Sebut BCA Paling Banyak Digunakan Judol

Gagasan Prabowo Soal Aturan Main Medsos Bagi Anak

Meutya menyebut Prabowo memberikan atensi khusus terkait medsos bagi masa depan anak di Indonesia.

Bahkan, Prabowo memberikan instruksi kepadanya agar aturan medsos yang ramah anak ini dapat segera dilaksanakan.

"Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif. Tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari dan agar bisa dilaksanakan," sebut Meutya.

"Beliau (Prabowo) sangat mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita," tegasnya.

Berkaca dari hal itu, ternyata sejumlah negara di Eropa hingga Amerika juga telah menerapkan kebijakan serupa.