Kembali Gegerkan Publik, Hacker Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP Penduduk Indonesia, Ini Tanggapan Jokowi

TOPMEDIA.CO.ID - Hacker Bjorka kembali membuat geger publik dengan aksinya membocorkan 6 juta data NPWP milik penduduk Indonesia.

Data yang Bjorka retas dan bocorkan ini merupakan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga diperjualbelikan di forum ilegal Breach Forums.

Dugaan ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui unggahannya di platform media sosial X @secgron, pada Rabu, 18 September 2024.

"Ada 6 juta data NPWP penduduk Indonesia diperjualbelikan dengan harga 150 juta rupiah. Data yang bocor ini di antaranya, NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan sebagainya.

Adapun data NPWP yang bocor dan diperjualbelikan ini juga termasuk data milik para pejabat penting, seperti Presiden RI Joko Widodo, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah menteri lainnya.

Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo mewajarkan dan mengatakan bahwa serangan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menimpa banyak negara lainnya.

Menurut Jokowi, peretasan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari keteledoran password hingga penyimpanan yang terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda.

"Kemungkinan terjadi karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda yang bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," kata Jokowi.

Baca Juga: Lagi-Lagi Bikin Resah, Akun Fufufafa Diduga Hina Nabi, Picu Kemarahan Warganet

Tak ambil pusing, Jokowi mengatakan bahwa dalam menghadapi persoalan semacam ini, yang terpenting adalah pihak otoritas terkait segera melakukan mitigasi.

"Segera dimitigasi, tidak apa-apa. Banyak negara lain yang juga mengalami hal serupa," ujar Jokowi dalam pernyataannya di sela-sela kegiatan kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya pada Jum'at, 20 September 2024.

"Yang terpenting adalah mitigasi secepatnya agar tidak terjadi lagi," tambah Jokowi.

Respon cepat juga telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan evaluasi sesegera mungkin.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terkait persoalan ini," kata Sri Mulyani ketika ditanya oleh wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024.