Kontroversi Pencalonan Dharma Pongrekun sebagai Gubernur Jakarta, Disebut Bisa Catut KTP Warga?

TOPMEDIA.CO.ID - Dharma Pongrekun, seorang purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal, telah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Namun, pencalonannya tidak lepas dari kontroversi terkait dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pencalonannya.

Pencalonan sebagai Gubernur Jakarta

Pada tahun 2024, Dharma Pongrekun mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta melalui jalur independen.

Bersama pasangannya, Kun Wardana, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 677.468 dukungan yang lolos verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta.

Jumlah ini melampaui syarat minimal pencalonan jalur independen Pilkada Jakarta, yaitu 618.968 dukungan.

Kontroversi Pencatutan KTP

Kontroversi muncul ketika sejumlah warga Jakarta mengklaim bahwa KTP mereka dicatut tanpa izin untuk mendukung pencalonan Dharma Pongrekun.

Kabar ini mencuat di media sosial, di mana banyak warga membagikan tangkapan layar yang menunjukkan data mereka telah disalahgunakan.

Baca Juga: Keterlibatan Sandra Dewi dalam Kasus Timah Harvey Moeis: Fakta dan Perkembangan Terbaru

Beberapa warga bahkan mengajak orang lain untuk memeriksa NIK mereka melalui laman resmi KPU untuk memastikan apakah data mereka juga dicatut.

Tanggapan Dharma Pongrekun

Dharma Pongrekun dan tim kampanyenya membantah tuduhan pencatutan KTP tersebut.

Mereka menyatakan bahwa semua dukungan yang dikumpulkan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.