Politisasi Hukum dalam Kasus Tom Lembong

Penulis: Andritia Permana (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, menyisakan sejumlah pertanyaan yang mengusik nalar publik.

Meski penyidik mengedepankan argumen tentang pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara, absennya bukti keuntungan finansial langsung membuat kasus ini terasa janggal.

Memang benar bahwa definisi korupsi tidak selalu harus melibatkan aliran dana langsung ke pelaku.

Baca Juga: Peran Demokrasi dalam Melindungi HAM di Era Globalisasi

Namun, ketika kita melihat pola serupa bahkan dalam skala yang lebih besar dilakukan oleh menteri perdagangan setelahnya tanpa adanya proses hukum yang setara, wajar jika muncul pertanyaan tentang selektivitas penegakan hukum.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya persepsi tentang kriminalisasi politik. Timing dan selektivitas penanganan kasus ini menimbulkan spekulasi bahwa hukum sedang digunakan sebagai instrumen politik untuk menyasar individu tertentu.

Pola semacam ini, jika benar terjadi, tentu berbahaya bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Baca Juga: Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Anak: Manfaat dan Risiko

Meski tindakan Lembong mungkin bisa diperdebatkan dari sisi administratif, penetapan status tersangka tampaknya terlalu dini dan tergesa-gesa.

Seharusnya proses hukum berjalan dengan lebih hati-hati dan menyeluruh, bukan malah terkesan diakselerasi dengan motivasi non-hukum.

Kita perlu ingat bahwa penegakan hukum harus konsisten dan tidak tebang pilih. Jika tindakan serupa oleh pejabat lain dibiarkan, sementara Lembong diproses hukum, maka ada yang salah dengan sistem peradilan kita. Selektivitas semacam ini hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Baca Juga: 800 Ribu Gen Z Putus Asa Cari Kerja

Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, kasus Lembong menjadi pengingat pentingnya menjaga independensi hukum dari kepentingan politik.