Mengenai Pencemaran Nama Baik

photo author
- Minggu, 15 Desember 2024 | 19:47 WIB
Sulfiana (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)
Sulfiana (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)

Pasal 311 ayat 1 KUHP merupakan undang-undang yang mengatur pasal mengenai fitnah. Fitnah merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan berpotensi merugikan bagi orang lain.

Baca Juga: Ideologi Pancasila Sebagai Pegangan Generasi Z

Selain itu, fitnah juga dapat membuat nama baik orang lain menjadi tercoreng. Sanksi tegas mengenai tindakan fitnah baik yang terjadi secara langsung ataupun melalui tulisan adalah pidana penjara.

Pasal 315

Selanjutnya, pasal mengenai pencemaran nama baik juga bisa kita temukan pada pasal 315 KUHP. Pasal ini membahas spesifik mengenai penghinaan yang termasuk dalam kategori ringan.

Meskipun merupakan penghinaan kategori ringan, namun perilaku tersebut juga dapat terkena sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang berlaku untuk perilaku mencemarkan nama baik dengan kategori ringan adalah penjara yaitu paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Baca Juga: Kilas Balik Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut

Pasal 317

Pasal 317 merupakan dasar hukum yang membahas mengenai pencemaran yang bersifat memfitnah dengan pengaduan. Pengaduan dalam hal ini maksudnya adalah pemberitahuan palsu kepada pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan bagi seseorang.

Jika pengaduan tersebut terbukti merupakan rumor palsu dan mencemarkan nama baik orang lain. Maka pelaku dapat terkena hukuman, dalam pasal tersebut tertuang bahwa pidana yang berlaku bagi kasus ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 320 Ayat 1

Pasal 320 ayat 1 merupakan undang-undang yang membahas mengenai pencemaran nama baik kepada orang yang sudah mati.

Baca Juga: Darurat Keperihatinan Pelanggaran Hukum Dilakukan Oleh Anak

Perilaku penghinaan walaupun tertuju untuk orang yang sudah meninggal dunia pun tetap mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran ini, mereka juga dapat terancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ketika Keadilan Hanya Milik yang Mampu

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:55 WIB

Keadilan sebagai Hak, Bukan Kemewahan

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:51 WIB
X