Kilas Balik Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut

Penulis: Muhamad Kasyipul Kurob (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, memiliki dampak yang sangat besar terhadap citra pemerintahan di Banten, termasuk Kota Serang. 

Meskipun Ratu Atut sendiri bukan petinggi Kota Serang secara langsung, dia adalah tokoh utama dalam politik dan pemerintahan Banten selama bertahun-tahun, dan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi tidak lepas dari dampak dari kebijakan serta praktik-praktik yang berlangsung selama masa jabatannya.

Latar Belakang Kasus

Ratu Atut Chosiyah terjerat dalam sejumlah kasus korupsi yang mencakup beberapa aspek, terutama terkait dengan pengadaan proyek dan suap dalam pilkada.

Baca Juga: Darurat Keperihatinan Pelanggaran Hukum Dilakukan Oleh Anak

Salah satu yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan Pilkada Lebak 2012 dan pengadaan alat kesehatan. Ia terlibat dalam penggunaan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi dan keluarga.

Atut juga terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pembangunan daerah. 

Proyek-proyek tersebut, termasuk pengadaan alat kesehatan dan berbagai proyek infrastruktur, seringkali diduga dimanipulasi melalui mark-up harga atau pengaturan tender yang tidak transparan.

Baca Juga: Pentingnya Mengenalkan Disiplin Waktu Sejak Dini

Tentang Kasus Korupsi Ratu Atut

Menghancurkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut memukul mundur kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan, terutama di Banten. 

Sebagai seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi rakyat, terungkapnya perilaku korupsi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. 

Bagi banyak warga, kasus ini menciptakan kesan bahwa banyak proyek pemerintah, yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat, malah menjadi ajang untuk memperkaya diri.