Baca Juga: Manipulasi Keuangan Indofarma dan Citra Buruk BUMN
3. Sekolah seringkali tidak memberikan ruang yang cukup
Bagi siswa untuk terlibat dalam praktik demokrasi seperti forum diskusi atau pemilu siswa. Siswa sulit memahami demokrasi secara praktis tanpa pengalaman langsung.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan untuk Guru PKn
Guru PKn seringkali tidak memiliki sumber daya atau pelatihan yang diperlukan untuk mengajarkan topik-topik hukum dan demokrasi yang kompleks dengan cara yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan kualitas proses dan pemahaman siswa menurun.
5. Pengaruh Kurangnya Kesadaran Sosial di Masyarakat
Di tempat-tempat di mana orang-orang kurang mendukung nilai-nilai demokrasi dan hukum, seperti korupsi atau ketidaksetaraan, generasi muda mungkin terpengaruh oleh nilai-nilai negatif tersebut, bahkan jika mereka telah diberikan pendidikan formal tentang kewarganegaraan.
Baca Juga: Pemkot Cilegon Raih Peringkat 2 dalam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se Provinsi Banten
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pendidik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung karakter dan kesadaran hukum serta demokrasi di kalangan generasi muda.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan generasi muda.
Namun, masalah saat ini memerlukan perhatian serius. Siswa belum cukup memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi dan hukum karena materi PKn seringkali disampaikan secara teoritis dan kaku.
Baca Juga: Apa Itu PPPK Paruh Waktu? Begini Penjelasan Kepala BKD Provinsi Banten
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah pendekatan pengajaran PKn menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Hal ini dapat dicapai dengan memungkinkan siswa melihat langsung dinamika demokrasi melalui diskusi, simulasi debat atau pemilu.
Selain itu, peran guru sangat penting dalam membangun pemikiran kritis siswa tentang demokrasi dan hukum. Guru tidak dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik tanpa dan sumber daya yang cukup.
Oleh karenanya, perlu ada investasi lebih dalam pengembangan keterampilan pengajaran PKn, termasuk pelatihan berkala untuk guru agar mereka dapat mengajarkan topik-topik tersebut dengan cara yang lebih relevan dan menarik.
Artikel Terkait
Apa Itu PPPK Paruh Waktu? Begini Penjelasan Kepala BKD Provinsi Banten
Belajar dari Korban Pelecehan Seksual yang Berani Speak Up Usai Dilecehkan oleh Pria Disabilitas di Mataram
Pemkot Cilegon Raih Peringkat 2 dalam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se Provinsi Banten
Ukir Sejarah, Dinkes Kota Cilegon Raih Peringkat 1 Pelayanan Publik di Banten
Manipulasi Keuangan Indofarma dan Citra Buruk BUMN
Peran Sila Kedua Sebagai Pedoman Hidup Mahasiswa dalam Membangun Karakter Bangsa
Peran PKN dalam Membangun Generasi yang Peduli dan Bertanggung Jawab