TOPMEDIA.CO.ID - Guna meningkatkan pelayanan publik, dan bebas korupsi, Kejaksaan Tinggi Banten akan melakukan enam perubahan pelayanan, dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Diketahui pada hari Selasa 7 Juni 2022 di Aula Kejaksaan Tinggi Banten, melakukan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Dalam kegiatan dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Marang, Para Asisten Kejaksaan Tinggi Banten, Kabag TU Kejaksaan Tinggi Banten, Koordinator dan seluruh pegawai di Kejaksaan Tinggi Banten.
Baca Juga: Mengurai Perceraian, Sanuji Minta Masyarakat Kota Cilegon Pahami Konsep Menikah
Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Kejati Banten perlu adanya transformasi, komitmen, serta sinergi kolaborasi kerja cepat, kerja tepat dan kerja keras bersama.
"Melalui program reformasi birokrasi pada setiap unit kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten, dengan melakukan upaya Pembangunan Zona Integritas di 6 area perubahan," katanya kepada awak media, Selasa 7 Juni 2022.
Eben mengungkapkan, Kejati Banten telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020, atas capaian peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga: Laptop Mac dengan Teknologi Apple Silicon dan Chipshet M2
"Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Kejaksaan Tinggi Banten perlu adaptif untuk menciptakan novelty (sebuah penelitian) dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga reformasi birokrasi di lingkungan Kejati Banten dapat menjadi pilot project percontohan yang dapat diterapkan pada satuan unit kerja lainnya," ungkapnya.
Eben menegaskan dalam rangka pembangunan zona integritas merupakan bagian dari milestone rencana kerja pembangunan untuk membangun zona integritas menuju WBBM di lingkungan Kejati Banten akan di tetapkan target capaian di 6 area perubahan.
"Manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.***
Artikel Terkait
Wakil Walikota Cilegon Minta OPD Realisasikan Penyerapan Anggaran
Kementrian BUMN Revisi Pengumuman Hasil TKD, Berikut Link Hasil Tes Resmi
Akomodir Raperda Pondok Pesantren, Helldy Agustian Obati Kegelisahan Guru Madrasah
Laptop Mac dengan Teknologi Apple Silicon dan Chipshet M2
Mengurai Perceraian, Sanuji Minta Masyarakat Kota Cilegon Pahami Konsep Menikah