BANTEN, TOPmedia - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa (8/6). Kehadirannya untuk berkonsultasi terkait mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.
Komarudin mengaku, kedatangannya ke Kejati Banten untuk bertukar informasi dan berkoordinasi terkait mundurnya 20 pejabat dinkes eselon III dan IV pekan lalu.
“Ya engga, kita bertukar informasi saja,” kata Komarudin kepada wartawan di halaman Kejati.
Menurutnya, selain berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pihaknya juga berhak berkonsultasi dengan Kejati Banten.
“Ya kalau berkonsultasi saja kan bisa, Ya saya juga konsultasi ke BKN juga,” katanya.
Ketika ditanya terkait pendalaman perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker, Komarudin membenarkan hal itu.
“Ya tentu lah, nanti kita akan melihat lagi,” katanya.
Dia memastikan, 20 pejabat Dinkes yang mengundurkan diri saat ini sudah berstatus nonjob atau diberhentikan sementara. Kemudian, 20 pejabat tersebut akan dipindahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten sebagai staff tanpa ada jabatan apapun.
“Nonjob, setelah itu pindah di OPD lain, kalau nonjob akan jadi staff, di tempatkan di berbagai opd yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara, di waktu yang berbeda, Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana mengatakan, kehadiran Kepala BKD Banten dipastikan untuk memenuhi kepentingan pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker.
“Saya tidak tahu ya, coba tanya penyidik, pasti mungkin kepentingan untuk pembuktian ini ya,” singkatnya. (Rachmat/Red)
