Keadilan Pembangunan Nasional Harus Berbasis Geografis Guna Memperkuat Kerangka Hukum Daerah Kepulauan

angkah ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, di mana distribusi anggaran tidak hanya merata secara administratif, namun juga adil berdasarkan tantangan geografis yang nyata di lapangan.***