Menko AHY dan Wagub Banten Tinjau Penataan Kawasan Nelayan Mauk: Targetkan Pemukiman Produktif dan Sehat

TOPMEDIA - Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau penataan kawasan permukiman nelayan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengubah kawasan kumuh pesisir menjadi hunian yang layak dan produktif.

Dimyati Natakusumah mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang berhasil menata perumahan nelayan di Tanjung Anom. Menurut pimpinan daerah ini, wilayah pesisir sering kali identik dengan kekumuhan.

Namun, melalui sinergi yang kuat, kawasan tersebut kini tampil lebih rapi dengan skema pembiayaan kredit yang langsung menjangkau masyarakat kecil.

Baca Juga: Peduli Pendidikan, Gubernur Banten Andra Soni Raih KWP Awards 2026 Berkat Program Sekolah Swasta Gratis

Dorong Infrastruktur dan Kesejahteraan Nelayan

Meskipun penataan fisik telah menunjukkan kemajuan, Dimyati memberikan catatan kritis terkait pemenuhan fasilitas penunjang produktivitas.

Sosok ini menekankan pentingnya penyediaan cold storage, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang stabil, serta perbaikan infrastruktur kawasan yang lebih menyeluruh untuk mendukung ekonomi warga setempat.

Senada dengan hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa proyek di atas lahan seluas 1,3 hektare ini mencakup pembangunan 110 unit rumah layak huni. Mantan perwira militer ini menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedepannya, pemerintah berencana membangun pabrik es berbasis air laut (slurry ice) dan memperkuat dermaga guna memastikan kepastian penghasilan nelayan.

Baca Juga: Dindikbud Banten Pastikan SPMB 2026 Transparan, Tanpa Titip-Menitip dan Diperkuat Pra-SPMB

Model Kolaborasi Empat Pihak

Bupati Tangerang, Mochammad Maesyal Rasyid, memaparkan bahwa penataan ini menelan anggaran sekitar Rp13 miliar. Dana tersebut bersumber dari hasil kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi Habitat for Humanity, koperasi, serta swadaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri bertanggung jawab pada penyediaan infrastruktur dasar seperti drainase, air bersih, dan sanitasi.