Fokus Peningkatan PAD dan Berantas Korupsi, Ini Program Unggulan Bakal Calon Walikota Serang

photo author
- Rabu, 18 September 2024 | 16:11 WIB
Bakal Calon Walikota Syafrudin memaparkan sejumlah program penyelesaian persoalan pembangunan di Kota Serang, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Topmedia.co.id/Istimewa)
Bakal Calon Walikota Syafrudin memaparkan sejumlah program penyelesaian persoalan pembangunan di Kota Serang, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Topmedia.co.id/Istimewa)

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan penarikannya pajaknya masih belum sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Baca Juga: Terombang Ambing di Perairan Selat Sunda, 3 Warga Negara Inggris Berhasil Diselamatkan Tim SAR Banten

Di mana, menurutnya, masih berkisar diangka Rp600 Ribu hingga Rp1 juta. Sehingga, angka tersebut perlu ditingkatkan dua kali lipat.

"Yang kita tingkatkan dari tahun ke tahun itu PBB sekitar Rp14 miliar. Ini sebenarnya tidak sesuai NJOP nya, NJOP berkisar di Rp600 ribu - Rp1 juta. Harus ditingkatkan 2x lipat. Dari Rp14 miliar jadi ke Rp 30 miliar," terang Syafrudin.

Sementara itu, disebutkan masih ada juga sejumlah persolaan lainnya yang menghambat laju peningkatan PAD Kota Serang.

Baca Juga: Driver Ojol yang Cabuli Siswi SD di Kota Serang Akhirnya Divonis 8 Tahun Penjara 

Salah satu yang menghambat yakni masih adanya pengusaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan wilayah di luar Kota Serang.

Sehingga, pajak yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut tidak masuk ke PAD Kota Serang. Maka, Syafrudin akan menekankan para pengusaha agar memiliki NPWP di wilayah Kota Serang.

"Para pengusaha dari luar, rata-rata NPWP bukan Kota Serang, jadi pajak tidak masuk ke Kota Serang. Kami tekankan NPWP jadi Kota Serang agar masuk (red: pejak) ke Kota Serang," ujarnya.

Baca Juga: Untuk Pertama Kalinya, Kompetisi Microsoft Excel Kelas Dunia Akan Digelar di Indonesia 

Selain itu, dirinya juga menyebutkan beberapa sektor lainnya yang perlu ditingkatkan seperti, peningkatan kualitas layanan investasi publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selanjutnya, kata dia, Gerakan anti korupsi menjadi hal kedua yang disebutkan Ketua DPW PAN Banten tersebut dalam diskusi bersama PWKS.

Untuk mencegah adanya tindak korupsi, Syafrudin menyebutkan perlu adanya laporan yang transparan dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

Baca Juga: Doakan Airin-Ade Menang Pilkada Banten, Ulama Ingin Kemajuan di Pandeglang

Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dari dinas-dinas yang nantinya akan dilakukan pengawasan awal oleh pihak inspektorat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X