Draft RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Demokrasi Indonesia Terancam?

• PDI-Perjuangan
• Partai Golkar
• Partai Gerindra
• Partai Kebangkitan Bangsa
• Partai Demokrat
• Partai Nasdem
• Partai Amanat Nasional
• Partai Persatuan Pembangunan

Sedangkan, Fraksi PKS menolak RUU tersebut.

Baca Juga: Dua Atlet Asal Kota Serang Menjadi Atlet Terbaik di Kejuaraan Taekwondo Banten Open 2024

Kenapa Pilkada Jakarta Ditiadakan?

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi (Awiek), Pilkada DKI Jakarta selama ini selalu memakan biaya yang cukup mahal.

Menurutnya, lebih baik anggaran yang besar itu digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Ia juga bilang bahwa kekhususan yang diberikan ke Jakarta adalah dengan nggak adanya pilkada.

Baca Juga: Gibran Kenakan Jaket Naruto Dalam Debat Cawapres 2024, Netizen X : Tidak Pantas

Mencederai Demokrasi?

Pengamat politik Devi Darmawan, dan Manajer Program Perludem Fadli Ramdhanil, menilai usulan ini merupakan wacana yang membahayakan dan menandakan kemunduran demokrasi Indonesia.

Menurut mereka, penunjukkan gubernur oleh Presiden akan mengembalikan Indonesia ke masa sebelum reformasi, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden atau eksekutif.

Devi dan Fadli juga khawatir bahwa RUU DKJ ini dapat dijadikan alasan agar pilkada di daerah lain juga ditiadakan.

Apalagi, rencana sejenis telah berhembus sejak 2018, ketika ada gagasan pemilihan DPRD dilakukan secara nggak langsung.

Di akhir 2022 juga muncul upaya MPR untuk menyebarkan wacana agar pilkada nggak dilakukan secara langsung.

Baca Juga: Exhuma, Film Horor Korea Selatan, Ini Sinopsis dan Tanggal Tayangnya

Beda dengan Versi Pemerintah?