Buset, 64 Kendaraan Dinas di Kota Serang Hilang! Fantastis Capai Rp 6,5 Miliaran

TOPMEDIA.CO.ID - Publik kembali dihebohkan dengan berita kendaraan dinas milik Pemkot Serang yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang. 

Tidak main-main total ada 64 kendaraan dinas di Kota Serang yang tidak diketahui keberadaannya. 

Kendaraan dinas di Kota Serang yang tidak diketahui keberadaannya tersebut memiliki nilai aset Rp6,9 Miliar.

Baca Juga: Keren, Sejarah Baru Grup Metal Muslimah, Voice of Baceprot Bakal Guncang Panggung Festival Glastonbury Inggris

Hal itu diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Banten yang dikutip Selasa 4 Juni 2024. 

Berdasarkan laporan dari BPK kendaraan dinas yang hilang itu berasal dari DPRD, DPKP dan juga Dinas Perhubungan. 

Total dari DPRD ada 3 kendaraan dinas yang hilang, kemudian DPKP menjadi yang terbanyak dengan 50 kendaraan dan Dinas Perhubungan 11 Kendaraan.

Baca Juga: Keren, Sejarah Baru Grup Metal Muslimah, Voice of Baceprot Bakal Guncang Panggung Festival Glastonbury Inggris

Pengujian atas penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dilakukan secara uji petik pada lima perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas PKP, DPMPTSP, dan Dinas Perhubungan. 

"Pemeriksaan fisik atas keberadaan aset tetap dilakukan oleh BPK bersama Bidang Aset BPKAD dan Pengurus Barang di lima perangkat daerah yang diuji petik atas," ujar laporan BPK. 

Aset yang hilang itu diantaranya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, laptop/notebook, personal computer (PC) dan printer.

Baca Juga: Rocky Gerung: Jokowi Bagus Sebagai Kepala Keluarga, Tapi Buruk Sebagai Kepala Negara!

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.723.386.293,99 pada Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas PKP, DPMPTSP dan Dinas Perhubungan tidak dapat ditemukan keberadaannya. 

Aset tersebut terdiri dari 64 unit kendaraan sebesar Rp6.906.804.230,95 dan 533 unit barang elektronik sebesar Rp3.816.582.063,04 (rincian pada Lampiran 17). 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset BPKAD diketahui akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta penelusuran ulang.