Perampingan SOTK Dipantau, Fraksi Gerindra Banten Ingatkan Al Muktabar Masa Lalu dan Masa Depan

TOPMEDIA - Fraksi Gerindra pada DPRD Banten minta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menghitung ulang keefektifan dan efesiensi dari kebijakan perampingan SOTK. 

Terlebih, APBD 2023 sudah disahkan oleh DPRD dan Pemprov Banten. Sehingga perampingan SOTK dikhawatirkan dapat menghambat belanja dari intansi. 

Ketua Fraksi Gerindra, Agus Supriyatna mengatakan, titik fokus dari rencana kebijakan SOTK dari efesiensi anggaran dan keefektifan pelayanan. Mengingat harus ada perubahan nomenklatur.

Baca Juga: Inalilahi! Pak Ogah Pengisi Suara Si Unyil Meninggal Dunia, Ini Sakit Yang Diderita Selama Ini

"Kita juga fokus pada perampingan SOTK, jangan hanya rampingnya saja, tapi efektif dan efesiennya tidak tercapai," katanya, Rabu 28 Desember 2022. 

Terlebih sejauh ini, persoalan kemiskiman dan pengangguran masih menjadi problem utama. 

"Angka kemiskinan 6,16 digit, angka secara nasional 9,4. Ini kontra dengan pengangguran 8,0 persen, nasional 5 persen," ujarnya.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dua Oknum Hakim Agung, Anggota Komisi III DPR RI : KY Lembaga Pengawas, Bukan Penegak Hukum

Di sisi lain, lulusan sekolah SMK menjadi persoalan berat karena paling banyak pengangguran. Padahal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten rata-rata 73,2 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 72 persen. 

Apalagi ada isu industri akan pindah ke Jawa. Hal ini berpotensi menambah angka pengangguran. 

"Sekolah kontra poduktif, bahkan lulusan SMK yang banyak pengangguran. Berpindahnya industri ke Jawa ini akan menambah angka pengangguran," paparnya.***