Pasca Kenaikan BBM, DPR RI Minta Pemerintah Pusat Tak Bebani Daerah

TOPMEDIA.CO.ID - Kenaikan BBM di September 2022, anggota DPR RI, Komisi IV, Fraksi Demokrat, Nuraeni meminta kepada Pemerintah Pusat tidak membebani daerah. 

Menurut Nuraeni, seharusnya Pemerintah Pusat di kemimpunan Joko Widodo (Jokowi), dapat meniru Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) dahulu memimpin. 

"Dahulu, Pak SBY menaikan BBM. Tapi memberikan bantuan sosial subsidi silang. Daerah tidak dibebani, hanya bagian mendata. Tolong, era Pak Jokowi tidak membebani daerah," ungkap Nuraeni kepada wartawan, Minggu 11 September 2022.

Baca Juga: DPD PKS Kota Cilegon Gelar FLASH Mob Penolakan Kenaikan BBM

Nuraeni menilai, kenaikan BBM membuat daerah dijadikan bantalan Pemerintah Pusat, untuk berbagai bantuan sosial. 

"Iya kalau PAD ya besar. Sedangkan daerah yang PAD kecil, masih kaki lemah di tambah beban kenaikan BBM," jelasnya. 

Sebab itu, Nuraeni mengakui, dirinya akan memperjuangkan nasib rakyat bersama Partai Demokrat.

Baca Juga: Reses Tahun Sidang Ke III, Qoidatul Sitta : Janjikan Dorong Lapangan Pekerjaan Di Kota Cilegon

"Sehingga Pemerintah Pusat bertanggungjawab seutuhnya untuk program bantuan sosial di daerah. Sehingga memperhatikan rakyat dalam sisi pendapatan ekonomi," tutur Nuraeni.***