Minyak Goreng Naik, DPRD Banten Bingung, Ini Keterangan Ketua Komisi II

TOPMEDIA.CO.ID - Ketua Komisi II, DPRD Banten, Fraksi PKS, Iip Makmur mengatakan, terkait terjadinya kelonjakan harga minyak goreng di pasar saat ini tidak dapat melakukan tindakan apa apa.

Sebab, kata Iip Makmur, hal itu menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Sehingga Pemerintah Pusat, kata Iip Makmur, menyerahkan sepenuhnya kepada pasar terhadap kenaikan harga minyak goreng melambung tinggi di Nasional.

Baca Juga: LKPJ Kota Serang Capai 93 Persen, Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Serang Terpenuhi

"Iya itu dari kewenangan Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat menyerahkan harga minyak kepada pasar,"ujar Iip Makmur saat diwawancarai wartawan melalui sambungan telephon, Senin 21 Maret 2022.

Adapun, kata  Politisi PKS Dapil Lebak itu, beranggapan, pihaknya terkait terjadinya pelonjakan harga migor di Provinsi Banten ini merupakan keweurusan harga kenaikan

"Urusan harga minyak gorengnya itu, sekali lagi bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov)," jelasnya.

Baca Juga: Pesawat Terbang China Eastern Airlines yang Mengangkut 132 Orang Jatuh di Wilayah Pegunungan

"Ini kewenenanganya Pemerintahan Pusat dimana, dulu sebelum diberikan kepada kepasar, ada subsidi perliter. Bahkan perliter itu harganya mencapai  Rp 16 ribu  tapi, minyak subsidinya  langkah," paparnya.

"Nah,sekarang subsidinya di cabut oleh Pempus diberikan harga itu kepada pasar, diserahkan kepada pasar subsidinya hilang naiklah. Semua menjirit, prihatin saya,"terangnya.

"Mau bagaimana pun itu kewenangan migor itu Pemerintah Pusat (Pempus) hanya kita sekarang yang paling utama kestabilan pangan,jangan sampai menjelang ramadhan pangan tidak ada di Banten atau melonjak tinggi kesedian pangan di Banten," tuturnya.

Baca Juga: Horee Masa Berlaku SIM Kini Lebih Panjang

Selain itu juga, kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, berharap agar semuanya kembali stabil, khusus kepada Pemerintah Pusat untuk segera ditinjau terkait kenaikan harga minyak goreng di nasional agar tidak terjadi kembali kenaikan harga minyak goreng (migor) yang mencekik dengan harga yang melambung tinggi di masyarakat Banten.

"Harapannya semuanya stabil, yang kedua juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar minyak goreng itu ditinjau kembali agar tidak kecekik dengan harga minyak yang melambung tinggi," harapnya***