Demokrat Bongkar Skenario Penundaan Pemilu 2024, Waksekjen : Rakyat Jangan Mau Diakal Akalin

TOPMEDIA.CO.ID - Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuk, mencerminkan ketakutan dan akal akalan Pemerintah pada saat ini.

Apalagi, kata Waksekjen DPP Demokrat, Jovan Latuconsina, terlihat jelas sangat menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024.

Jovan Latuconsina menegaskan, Pemilu 2024 belum dilaksanakan, Pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan), sehingga tega mengkhianati amanat reformasi untuk membatasi kekuasaan.

Baca Juga: Rakyat Susah AHY Pilihan Tepat di Pemilu 2024, Demokrat Banten : Minyak Goreng Mahal dan Susah Dicari

“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Bu Megawati Soekarnoputri dan pak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode," kata Jovan kepada wartawan, Senin 14 Maret 2022.

Lanjut Jovan, bahwasanya sejarah mengajarkan, ketika rakyat terus ditekan dan ditakut takuti, mereka akan tiba pada satu titik saat mereka melawan balik, sehingga bisa terjadi chaos besar. 

"Konsekuensi inilah yang dihindari oleh Megawati dan Surya Paloh. Para pejabat yang sekarang ini berupaya untuk utak-atik menghianati amanat reformasi, sebaiknya belajar dari Megawati dan Surya Paloh. Biaya politik dan sosialnya akan terlalu besar," jelas Waksekjen DPP Demokrat.

Baca Juga: 10 Poin Tuntutan Banjir di Kota Serang, Jawaban Walikota Serang Depan Puluhan Mahasiswa Bikin Kaget

Jovan juga menanggapi, pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik. 

"Sebelumnya, klaim beberapa Ketua Umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu, dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional," tegasnya. 

Menurut Jovan, klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data, karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: Saluran TV Digital di Banten Dibagi Tiga Wilayah, Berikut Pembagiannya

Apalagi, kata dia, setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda Pemilu 2024.

“Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” tegas Jovan.