• Minggu, 23 Januari 2022

Ketua Komisi V DPRD Banten Minta Gubernur Legowo Terkait Kemelut UMK 2022

- Kamis, 23 Desember 2021 | 21:09 WIB
Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar (Foto : Topmedia)
Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar (Foto : Topmedia)

SERANG, TOPmedia - Ketua Komisi V DPRD Banten M. Nizar meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk legowo atau bijak dalam menyikapi kemelut permasalahan UMK Provinsi Banten Tahun 2022 yang sampai saat ini masih terus bergulir dan berujung pada penerobosan hingga masuk kedalam ruang Gubernur.

Menurutnya, Gubernur Banten harus bisa memaafkan sekaligus memberikan pemahaman kepada buruh, terkait kebijakan yang sebelumnya pernah ia ambil tersebut sehingga dirinya tidak bisa merubahnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Banten telah menentapkan UMK Provinsi Banten tahun 2022. Dimana, kenaikan UMK tertinggi di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,17 persen.

Hal itu  mengacu pada peraturan perundang-undangan yg berlaku yaitu PP No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No.11tahun 2020 tentang Cipta Kerja yangg dinyatakan masih berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai rinciannya sendiri UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten, untuk Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik 0,81 persen. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.

Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.

Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17 persen. Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71 persen.

Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52 persen.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Dewan Minta Pemprov Lebih Siaga Bencana

Kamis, 16 Desember 2021 | 19:46 WIB
X