DPRD dan Gubernur Banten Sepakati Anggaran 2026: Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Jadi Prioritas

Anggaran Efisien dan Berdampak, Fokus pada Pemerataan

Baca Juga: Gubernur Andra Soni Apresiasi Inovasi Teknologi Santri di Ponpes Assa’adah Serang

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi dukungan DPRD dalam penyusunan RAPBD 2026 sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 

Gubernur menegaskan bahwa orientasi utama anggaran adalah efisiensi, efektivitas, dan dampak nyata pada kehidupan masyarakat.

"Tujuan kita agar anggaran yang kita miliki ini bisa dilaksanakan secara efisien efektif dan berdampak pada kehidupan masyarakat," kata Andra Soni.

Baca Juga: Unggul Pada Cabang Renang, Kontingen Banten Tempati Posisi 5 Besar Popnas 2025 di Jakarta

Prioritas utama pemerintah provinsi pada APBD 2026 adalah pemerataan pembangunan, khususnya upaya untuk memperpendek kesenjangan (disparitas) antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Melihat kondisi fiskal kabupaten dan kota di Banten yang tidak merata, Gubernur menjelaskan peran Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk hadir mengisi ketimpangan tersebut.

Dampak Positif Sudah Terasa

Gubernur Andra Soni mengklaim bahwa kebijakan dan intervensi yang didukung oleh DPRD pada APBD 2025 telah menunjukkan hasil positif. Ia mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru sebagai indikator keberhasilan.

Baca Juga: Ribuan Warga Banten Meriah Pada Ajang Event Akbar Ekbispar Banten 5K

"Alhamdulillah 2025 ini atas dukungan DPRD kami sudah menjalankan program tersebut dan dampaknya terasa. Dari rilis BPS terakhir di mana dua triwulan terakhir nilai tukar petani kita naik, kemudian pertumbuhan ekonomi kita naik," pungkas Gubernur Andra Soni.

Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini menunjukkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif Banten dalam merancang belanja daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah yang masih tertinggal.(ADV).***