SERANG, TOPmedia - Pemilihan menteri baru harus dijadikan momentum oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik lahan di periode keduanya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya, saat mendatangi kantor Ombudsman Provinsi Banten, Selasa (22/10/2019).
Menurutnya, dalam Pemerintahan yang baru ini, Presiden Jokowi dan jajarannya diharapkan dapat menyelesaikan konflik lahan antara rakyat dengan negara, rakyat dengan pengusaha, yang sepertinya dianggap angin lalu. Padahal kasus perampasan tanah rakyat begitu nyata di depan mata.
Agus mengungkapkan, untuk menyelesaikan kasus perampasan dibutuhkan keberanian para pejabat birokrasi yang terkait dengan urusan pertahanan mulai dari tingkat yang paling atas seperti Menteri juga sampai di level bawah.
"Perintah presiden hanya tinggal wacana dan terkesan hanya janji surga kepada rakyat yang dirampas hak atas tanahnya untuk segera diselesaikan jika mulai tingkat menteri, gubernur, walikota, kecamatan, justru memperlambat proses penyelesaian konflik lahan," ujar Agus.
Agus menjelaskan beberapa kasus yang menimpa anggota FKMTI sebetulnya sangat sederhana tetapi dibuat rumit, sehingga rakyat harus pontang-panting mencari bantuan untuk memperoleh hak atas tanahnya. Contohnya, mengapa bisa terjadi atas tanah SHM bisa ada SHGB, diatas tanah girik yang tak pernah dijual bisa terbit SHGB. Berdasarkan pengakuan Pihak BPN sendiri, diatas tanah mempunyai dua surat tersebut, tidak ditemukan warkahnya.
"Ini terjadi pada tanah girik c913 milik Rusli Wahyudi di Serpong dan Ani Sricahyani di Bintaro, Tangerang Selatan. BPN dalam suratnya jelas menyebut warkah tanah tersebut belum ditemukan. Lha mengapa bisa belum ditemukan? Bukankah menerbitkan SHGB/SHM harus jelas asal usulnya/riwayat tanahnya," tambahnya.
Padahal, lanjut Agus, menurut Dirjen Badan Pertanahan Negara (BPN) Soenrizal, jika warkah tidak sesusai dengan SHM/SHGB, maka kantor pertanahan bisa membatalkan.
Jadi, lanjut Agus, jangan sampai BPN yang menerbitkan SHGB tanpa warkah yang jelas tetapi warga yang dibuat repot diminta menggugat ke pengadilan.
"Seharusnya BPN tinggal membatalkan SHGB yang terbukti cacat administrasi warkah yang tidak jelas. Jangan malah buang badan," tambahnya.
Agus mencontohkan, tidak ada satu mobil yang mempunyai dua BPKB. Padahal mobil banyak yang sejenis, sewarna dan tahun yang sama yang dikeluarkan pihak kepolisian. Seharusnya hal ini juga tidak terjadi pada tanah karena BPN yang menerbitkan sertifikat.
"Kalo ada dua sertifikat dalam satu bidang tanah, pasti salah salah satunya palsu atau pekerjaan oknum BPN. Tinggal batalkan sertifikat yang tidak jelas warkahnya. Seperti juga polisi tinggal menangkap orang yang membuat BPKB palsu dan mengembalikan kepada pemilik yang sah. Lantas kenapa dibuat rumit," ujarnya
Agus mencontohkan, aparat birokrasi di Pemkot Tangsel telah bersusah payah menghalangi rakyat untuk sekadar mendapat hak informasi apakah ada catatan jual beli atas giriknya yang hilang di kecamatan. Rakyat harus meminta bantuan Komisi informasi dan setelah tahu, masih dibanding ke tingkat kasasi di MA. Padahal pihak kecamatan hanya diminta menuliskan tidak ada catatan jual beli di atas girik C913 di Serpong. Mulai dari Hakim KIP Banten, PTUN dan MA memutuskan pihak Kecamatan diminta untuk menulis keterangan tersebut.
"Jadi apa yang diperbuat pihak birokrasi di Tangsel merupakan contoh buruk dan jelas menentang presiden. Lantas bagaimana bisa diusulkan Airin dijadikan menteri?," cetusnya.
