Dibawa Keluarga, Ijazah Asli Jokowi Diserahkan ke Bareskrim

TOPMEDIA.CO. ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui tim penasihat hukumnya, menyerahkan dokumen asli berupa ijazah SMA dan ijazah universitas ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Penyerahan ke Bareskrim ini turut dihadiri oleh pihak keluarga, yaitu Wahyudi Andrianto yang merupakan adik dari Iriana Jokowi.

Selain Wahyudi, turut hadir pula ajudan Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah.

Penyerahan ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan yang dilayangkan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, yang mempertanyakan keaslian ijazah S1 Presiden Jokowi.

Baca Juga: Wagub Dimyati Ajak Guru Madrsah Berperan Penting Dalam Menciptakan Generasi Unggul dan Terlibat Dalam Program Sekolah Gratis

"Hari ini kami telah menyerahkan seluruh dokumen ijazah kepada Bareskrim untuk ditindaklanjuti, termasuk proses pemeriksaan forensik," ujar kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025.

Yakup menambahkan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan Jokowi dalam mendukung proses hukum yang tengah berjalan di Bareskrim Polri.

"Perlu kami tegaskan bahwa ini bukan laporan dari pihak kami, melainkan laporan masyarakat. Namun, karena ada permintaan dari aparat penegak hukum, Pak Jokowi memenuhinya," imbuhnya.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Pengunduran Diri Hasan Nasbi karena Masalah Anggaran di PCO: Tidak Ada Kaitannya

Ia juga menegaskan bahwa Jokowi siap memberikan keterangan jika memang diminta hadir dalam proses penyelidikan sebagai pihak terlapor.

"Pak Jokowi siap, tapi semua kami serahkan kepada kepolisian sesuai perkembangan penyelidikan," kata Yakup.

Saat ini, Bareskrim masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan pemalsuan ijazah tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebut laporan itu berasal dari TPUA yang dipimpin oleh Eggi Sudjana.

"Laporan tersebut tercantum dalam surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024, yang mempersoalkan dugaan cacat hukum atas ijazah S1 Presiden berdasarkan temuan publik dan informasi di media sosial," jelasnya.