TOPMEDIA.CO.ID - Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atau catatan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
Hal itu diungkapkan Dimyati usai mengikuti Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (8/5/2025).
Menurut Dimyati, berbagai rekomendasi itu sudah dicatat untuk kemudian dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Rekomendasi LKPj itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan antara Pemprov Banten dengan DPRD Provinsi Banten selaku penyelenggara pemerintahan.
“Kolaborasi ini harus terus dijalin dengan kuat, agar kita bisa saling melakukan evaluasi sehingga kedepan akan lebih sempurna lagi,” kata Dimyati.
Dimyati juga berkomitmen ke depan berbagai catatan rekomendasi itu tidak boleh terulang lagi. Jangan sampai kemudian terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau bisa tahun berikutnya Provinsi Banten menjadi daerah percontohan yang menerapkan sistem birokrasi yang sempurna.
“Saya melihat aparatur yang ada sudah sangat profesional dan akuntabel. Sehingga dari sistem birokrasi kita sudah cukup bagus. Tinggal ke depan kita lakukan upgrade saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, kepada seluruh aparatur yang ada, jika dalam pelaksanaannya menemukan persoalan segera lakukan konsultasi, sehingga bisa diselesaikan secara bersama. “Saya akan rapihkan semua supaya bisa berjalan harmonis,” imbuhnya.
Pansus LKPj tahun anggaran 2024 diketuai oleh Faizal dari Fraksi Golkar. Dalam laporannya, Pansus LKPj memberikan rekomendasi dalam beberapa bidang, misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan PAD, IPM, perkembangan perekonomian, gini rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai pembangunan infrastruktur.
Kendatipun terdapat beberapa rekomendasi, namun secara garis besar Pansus LKPj mengapresiasi atas capaian yang diraih Pemprov Banten selama tahun anggaran 2024.
“Pada tahun 2024 berbagai indikator itu mengalami kemajuan yang signifikan. Misalnya dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia di Provinsi Banten berhasil melebihi target yang ditetapkan,” katanya.
Artikel Terkait
Update Skandal Dugaan Pengadaan Satelit di Kemhan RI, Kejagung Bongkar Negara Rugi Rp353 Miliar
TIB Kecewa, Kadinkes Provinsi Tak Hadir Audiensi Rekrutmen RSUD Labuan dan Cilograng
Wagub Banten A Dimyati Natakusumah Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Kloter JKG 23 Tahun 1446 H Kota Serang
Buntut Skandal Dugaan Ijazah Palsu, Alasan Bareskrim Ambil 7 Sampel Ijazah Rekan Jokowi di Jateng
Ada Purnawirawan TNI hingga CEO Navayo, Dugaan Pengadaan Satelit di Kemhan RI Jerat 3 Tersangka
Jadi Trigger Anak-anak untuk Cintai Literasi Perpusnas Gelar Kegiatan Duta Baca Masuk Sekolah
Update Skandal TPPU Usaha Sawit Duta Palma, Kejagung Kini Menyita Total Uang Senilai Rp6,8 Triliun
Miliki Peran Strategis Dalam Pembangunan Desa, Wagub Dimyati Ditetapkan Sebagai Bapak BPD Provinsi Banten
Sukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih, Pemprov Banten Segera Salurkan Bantuan Keuangan ke Setiap Desa Senilai Rp 100 Juta
Resmikan Gedung Radioterapi dan Kemoterapi di RSUD Banten Andra Soni Minta Masyarakat Tidak Pelu Lagi Dirujuk Keluar Daerah