Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Papua Diwarnai Ancaman Pembakaran Sekolah Oleh OPM, Menhan Terjunkan TNI AD!

“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan," kata Sjafrie pada Selasa, 4 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia juga menyatakan akan menerjunkan personel TNI AD dalam mengamankan pelaksanaan program MBG di tiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPGG.

“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif, jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie.

Manfaat program MBG untuk pemenuhan gizi

Sjafrie optimis jika setelah program ini berlangsung, masyarakat akan merasakan manfaatnya sendiri.

“Nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” ujarnya.

“Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” imbuh Sjafrie.

Ia juga mengatakan kalau program MBG ini adalah hak yang harus diberikan kepada para penerima manfaat.

“Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi,” tuturnya.

“MBG ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” imbuhnya.

Alasan MBG belum berjalan di Papua

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana membeberkan beberapa alasan kenapa program MBG ini masih belum berjalan di Papua.

Namun, Dadan mengungkapkan jika pemerintah tengah mengusahakan untuk program MBG segera bisa menjangkau Papua dan Papua Tengah.

“Ada 3 faktornya, satu, anggaran. Dua, sumber daya alam manusia, tiga, infrastruktur,” kata Dadan usai menghadiri Rapat Kerja Komisi IX DPR pada Senin, 3 Februari 2025.

“Anggaran sudah selesai, SDM ada, tapi infrastruktur belum,” imbuhnya.