Setelah Hapus USAID, Trump Berencana Hapus Kementerian Pendidikan AS dan Keluarkan Salah Satu Jajarannya

Sebagai bagian dari upaya reformasi, puluhan karyawan kementerian tersebut telah diminta mengambil cuti berbayar, terutama mereka yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

Peran Elon Musk dalam Pemerintahan Trump

Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, telah bergabung dalam pemerintahan Donald Trump sebagai "pegawai pemerintah khusus."

Status ini memungkinkan Musk bekerja untuk pemerintah federal tanpa menerima gaji serta dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gedung Putih.

Forbes melaporkan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Musk telah terlibat dalam beberapa lembaga federal dalam beberapa hari terakhir.

Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa Musk bahkan telah diberikan alamat email resmi pemerintah serta ruang kantor di Gedung Putih.

Namun, belum ada kepastian apakah Musk secara resmi menerima penunjukan ini.

Gedung Putih juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut.

Musk dikabarkan juga tidak akan menerima bayaran untuk pekerjaannya di pemerintahan, yang berarti ia tidak wajib mengungkapkan laporan keuangan pribadinya.

Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa pegawai pemerintah hanya diwajibkan menyampaikan laporan keuangan jika mereka menerima gaji dan bekerja lebih dari 60 hari.

Sebagai pegawai pemerintah khusus, Musk akan tunduk pada sebagian besar aturan yang berlaku untuk pegawai federal, meskipun dengan beberapa pengecualian.

Jabatan ini bersifat sementara dan umumnya memiliki pembatasan lebih ringan terkait konflik kepentingan.

Namun, pegawai dengan status ini tetap dilarang terlibat dalam keputusan yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang mereka miliki atau kendalikan.

Selain itu, mereka juga tidak boleh menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik atau memengaruhi pemilu saat menjalankan tugas resmi.

Meskipun demikian, masih belum jelas apakah hubungan Musk dengan perusahaannya, termasuk SpaceX yang memiliki kontrak miliaran dolar dengan pemerintah AS, dapat menimbulkan masalah etika bagi jabatan barunya.