Abdul Mukti mengaku pihaknya telah mengkaji dan berharap sistem baru yang dirancangnya akan tepat untuk mengukur hasil belajar siswa secara nasional.
Meski belum mengungkap sepenuhnya, Mendikdasmen RI itu berjanji akan adanya sistem baru dan terasa berbeda dari sebelumnya.
"Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat," ujar Abdul Mukti.
"Nanti pada akhirnya kami memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Tunggu sampai kami umumkan," tandasnya.
Baca Juga: Dampak PPN 12 Persen bagi Pendidikan dan Kontroversinya
Ketua Komisi X DPR: Harus Benar-benar Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Berkaca dari pemberlakukan kembali UN sebagai sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin menyatakan pihaknya mendukung rencana dari Mendikdasmen RI.
Hetifah juga menegaskan kebijakan baru dari Abdul Mukti selaku sosok perpanjangan tangan Prabowo di bidang pendidikan Tanah Air, harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.
"Kebijakan ini (harus) benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Hetifah kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2024.
Ketua Komisi X DPR itu juga menyoroti penerapan kembali UN jangan sampai malah membebani siswa hingga guru di sekolah.
"Bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional," sebut Hetifah.
Baca Juga: Profil Bonnie Triyana, Sejarawan yang Kini Mengisi Kursi DPR RI Menggantikan Tia Rahmania
Komisi X DPR RI Bakal Gali Konsep Baru UN dari Mendikdasmen
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan menuturkan pihaknya akan memanggil Abdul Mukti selaku Mendikdasmen RI terkait wacana UN yang akan digelar tahun 2026 mendatang.
"Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN," terang Hadrian kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 2 Desember 2024.
Artikel Terkait
Program Beasiswa 2025 Deadline Januari-Februari Jenjang S1-S3, Bebas Biaya Kuliah Hingga Dapat Biaya Hidup
Hanif Faisol Ajak Menko Pangan, Menteri Dikdasmen, Menpar, Forkompinda Provinsi Bali dan Ribuan Warga Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali
Kolaborasi Honda Banten dan ‘BerkeliaRun’ Dukung Kegiatan Positif Anak Muda
Biwali Sebut Masyarakat Jangan Terprovokasi Polemik PIK 2, Ada Koridor Hukum yang Jelas
Reformasi Dinasti Politik Atut: Jalan Panjang Menuju Demokrasi Sehat di Banten
Demokrasi Kita: Sekedar Prosedur atau Substansi?
Bupati Serang Tunggu Teknis Pusat Soal Program Makan Bergizi Gratis
Pentingnya Hukum Ketatanegaraan untuk Masa Depan Bangsa Indonesia:
Pentingnya Kebhinekaan dalam Demokrasi Indonesia
Dulu Lawan Sekarang Kawan Ahok dan Anies Ungkap Ada Kejutan di Tahun 2025, Intip Sejarah Rivalitas yang Panas