Halaqah Fikih Peradaban, Ini Penjelasan Para Kiai Di Banten

TOPMEDIA.CO.ID - Sejak diluncurkan pada 11 Agustus 2022 Lalu, Lakpesdam PBNU telah menggelar Halaqah Fikih Peradaban di banyak tempat. 

Dari 250 seri, hari ini salah satu telah sukses diselenggarakan pondok pesantren Ma’had Al-Mu’awanah MALNU Menes Pandeglang Banten pada Minggu kemarin. 

Halaqah Fikih Peradaban kali ini diisi oleh para narasumber dari Pengurus Pusat PBNU dan PWNU Banten.

Baca Juga: Tok, DLH Kota Cilegon Sepakati Kerjasama Dengan Kabupaten Serang

Yakni Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU tahun 2015-2021  Dr. KH Rumadi Ahmad, MA., Katib Syuriah Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA. Ketua RMI PWNU Banten KH. Imaduddin Utsman dan M. Idris Mas’udi, M. Hum. 

Turut hadir memberikan sambutan, Katib Syuriah PBNU, KH. Sarmidi Husna dan Pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah KH. Uuf Zaki Gufron. 

Katib Syuriah PBNU, KH. Sarmidi Husna dalam sambutannya, ia menjelaskan, bahwa PBNU Memilih MALNU Menes Menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Halaqah FIkih Peradaban karena merupakan tempat bersejarah bagi Nahdlatul Ulama.

Baca Juga: Bukan Hanya Smartphone, 5 Kebiasaan Sepele Ini Ternyata Juga Bisa Merusak Kesehatan Mata

Yaitu karena Menes pernah menjadi tuan rumah Mukataman NU Ke-13 pada tahun 1938 dan pada momen tersebut muncul benih berdirinya organisasi perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama. 

Selanjutnya KH. Sarmidi Husna mengatakan Halaqah  Fikih Peradaban yang digagas PBNU dilatarbelakangi dua kejadian luar biasa pada saat NU didirikan. 

Pertama, runtuhnya Khilafah Turki Utsmani dan dampaknya pada kehidupan politik/siyasah keagamaan  di seluruh dunia. Saat itu dunia  Islam  menjadi tidak punya pegangan imamah yang jelas.

Baca Juga: Diusung Golkar jadi Calon Bupati Serang, Andika Hazrumy Mulai 'Tebar Pesona'

Sehingga ada kekosongan imamah yang berdampak pada masalah tatbiqus syari’ah. 

Oleh karenanya dunia butuh peradaban politik yang baru karena ada beberapa masalah yang mesti direspon di antaranya masalah Imamah dan wilayah (batas daerah, negara, bangsa), kemanusiaan dan globalisasi.