Dua Calon Pemain Timnas Indonesia Dalam Waktu Dekat Akan Diambil Sumpah

TOPMEDIA - Dua naturalisasi yakni Jordi Amat Maas dan Sandy Walsh, dalam waktu dekat ini akan di ambil sumpah sebagai warga negara indonesia.

Rencana tersebut setelah, surat kedua calon pemain timnas Indonesia ini ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Rabu 9 November 2022.

Hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Sebab, proses naturalisasi keduanya sudah resmi. 

Keduanya sudah menjalani beberapa proses sebelum surat keputusan Presiden RI dibuat dan ditandatangani. Diawali dengan interview di Badan Intelejen Negara (BIN).

Baca Juga: 6.000 Suporter Timnas Argentina Dilarang Masuk Stadion Piala Dunia 2022, Ini Alasannya

Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check up di sebuah rumah sakit di Jakarta, mereka juga sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi III dan Komisi X DPR RI.

Jordi dan Sandy hanya tinggal menjalani satu tahap proses lagi, yaitu mengucap sumpah menjadi seorang WNI agar bisa mewujudkan mimpinya bisa membela timnas Indonesia. Selepas pengambilan sumpah nanti, keduanya sah menjadi seorang WNI.

Itu artinya, peluang keduanya untuk bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kian dekat. Pasalnya, jika kedua pemain sudah disumpah sebelum 20 November 2022 (batas akhir pendaftaran pemain), tak menutup kemungkinan keduanya dibawa oleh Shin Tae-yong ke Piala AFF 2022.

Piala AFF 2022 bakal bergulir 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di Grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

Baca Juga: Naturalisasi Jordi Amat Dan Sandy Walsh Tinggal Menunggu Surat Keputusan Presiden Joko Widodo

Di sisi lain, kekuatan Timnas Indonesia juga diprediksi bakal semakin kuat. Sebab, satu pemain naturalisasi lainnya, yaitu Shayne Pattynama juga semakin dekat untuk jadi WNI. Namun, bek andalan Viking FK itu masih harus menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi. Shayne sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi X dan Komisi III DPR RI.***