Gubernur WH Berkomitmen Terus Melakukan Upaya Pencegahan Korupsi

TOP MEDIA.CO.ID - Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sejak awal menjabat terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 

WH mengatakan Komitmen pencegahan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data hasil perkembangan upaya pencegahan yang dilakukan, pada tahun 2018 sudah mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai 82,00 persen, 2020 mencapai 91,76 persen dan pada tahun 2021 mencapai 93,25 persen.

Menurutnya, capaian peningkatan itu merupakan sebuah kemajuan atas kerja bersama sehingga Provinsi Banten menempati posisi yang cukup bagus dalam hal pencegahan korupsi.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, DPR RI Chairul Anwar: Masyarakat Jangan Dipaksa-paksa

“Tidak hanya di tingkat Provinsi, upaya pencegahan yang dilakukan juga mencakup seluruh Kabupaten dan Kota yang ada,“  kata  WH baru-baru ini.

Selain itu, lanjut WH, Pemprov Banten juga sebagaimana yang sudah diatensikan oleh KPK, sudah melakukan pendidikan anti korupsi sebagai upaya dini memberikan wawasan pencegahan kepada internal.

 "Karena ini menjadi salah satu upaya strategi taktis dari KPK yang sudah kita lakukan, dan akan terus menerus secara bertahap melalui pusat pendidikan itu," jelasnya.

Baca Juga: WHO Beri Sinyal Indonesi Menjadi Pusat Produksi Vaksin Covid - 19 di Asia Tenggara

Gubernur WH menegaskan, anti korupsi merupakan komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur serta semua unsur penyelenggara Pemerintah di delapan Kabupaten dan Kota. Hal itu ia buktikan pada saat pertama kali menjabat, ia langsung meminta KPK untuk hadir di Banten dan ikut mengawasi untuk bersama-sama memerangi korupsi.
 

Dikatakan WH, program-program pencegahan korupsi itu terintegrasi dari delapan area strategis, pertama pada tata kelola pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), perizinan, pengawasan APIP, management ASN, optimalisasi tata keuangan dan menejemen aset daerah serta pengelolaan dana desa.

Terkait dengan tata kelola Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi terinovatif dari Kemendagri.Terkait perizinan, Provinsi Banten mendapat peringkat keempat dengan nilai investasi tertinggi dari Kementerian Investasi/BKPM. Terkait management ASN, Provinsi Banten mendapat Peringkat Pertama Management Kepegawaian dari BKN. Dan dalam upaya secara umum pencegahan korupsi Provinsi Banten mendapat peringkat dua terbaik Pencegahan Korupsi dari KPK.

Baca Juga: Produk Kripto Harus Didaftarkan ke Bappebti Jika Ingin Temmbus Perdagangan Indonesia

"Mudah-mudahan kehadiran bapak Ketua KPK di sini, bisa memberikan kami beserta seluruh Kepala Daerah di Banten semangat baru, untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerahnya masing-masing," pungkasnya.***