Reformasi Dinasti Politik Atut: Jalan Panjang Menuju Demokrasi Sehat di Banten

photo author
- Minggu, 5 Januari 2025 | 17:12 WIB
Rizky Firmansyah (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)
Rizky Firmansyah (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)

Baca Juga: Hanif Faisol Ajak Menko Pangan, Menteri Dikdasmen, Menpar, Forkompinda Provinsi Bali dan Ribuan Warga Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali

Kualitas Layanan Publik yang Buruk
Dengan terpusatnya kekuasaan, fokus kebijakan sering kali lebih diarahkan pada kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas infrastruktur di beberapa wilayah Banten selama masa pemerintahan dinasti Atut.

Langkah-Langkah Reformasi

Untuk mengatasi dampak buruk dinasti politik dan mendorong reformasi di Banten, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

Peningkatan Edukasi Politik Masyarakat
Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas harus ditingkatkan melalui pendidikan politik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan visi, bukan hanya karena nama besar atau koneksi keluarga.

Regulasi untuk Membatasi Dinasti Politik
Pemerintah dan DPR perlu memperkuat peraturan terkait konflik kepentingan dan larangan bagi anggota keluarga pejabat untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik yang berdekatan secara waktu atau wilayah.

Baca Juga: Pratama Arhan Resmi Dilepas Suwon FC? Begini Kode Soal Kepergiannya dari Liga Korea Selatan

Penguatan Institusi Demokrasi
Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus diperkuat agar mampu menyelenggarakan pemilu yang bebas dari tekanan atau pengaruh dinasti politik. Selain itu, transparansi dalam proses pemilu harus dijamin agar tidak ada manipulasi yang menguntungkan pihak tertentu.

Penegakan Hukum yang Tegas
Kasus korupsi yang melibatkan keluarga Atut menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

KPK, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya harus terus diberdayakan untuk memberantas praktik korupsi di tingkat lokal.

Baca Juga: Squid Game 2 Tembus 68 Juta Views dalam 4 Hari, Media Asal Korea Selatan Ini Malah Kena Semprot Netflix

Mendorong Kaderisasi Partai Politik
Partai politik harus memainkan peran lebih besar dalam menciptakan kader-kader berkualitas yang dapat bersaing secara sehat dalam pemilu. Dengan demikian, partai politik tidak lagi menjadi alat bagi dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Harapan untuk Masa Depan

Reformasi politik di Banten, khususnya dalam memutus mata rantai dinasti politik Atut, membutuhkan waktu dan komitmen dari berbagai pihak.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ketika Keadilan Hanya Milik yang Mampu

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:55 WIB

Keadilan sebagai Hak, Bukan Kemewahan

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:51 WIB
X