5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Pembentukan lembaga independen untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia bisa menjadi langkah penting.
6. Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan hukum. Ini dapat membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi.
Baca Juga: Tantangan Melestarikan Budaya dalam Alat Musik
7. Peningkatan Akses terhadap Keadilan: Memastikan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Penyediaan bantuan hukum gratis dapat membantu mereka yang tidak mampu.
Ketidakadilan dalam penerapan hukum menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. keadilan sering kali dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial.
Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, kesulitan mengakses layanan hukum. Hukum sering kali dieksploitasi untuk kepentingan politik dan praktik korupsi dilembaga penegak hukum sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.***
Artikel Terkait
Rentetan Kasus Penembakan Libatkan Oknum Partai Coklat, Publik Menuntut Transparansi
Pentingnya Penguatan Demokrasi di Indonesia
Integrasi Nasional sebagai salah satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Tantangan Melestarikan Budaya dalam Alat Musik
Sempat Ricuh, 21 Pengurus Kecamatan Karang Taruna Se-Kabupaten Serang Tolak Temu Karya
Membangun Warga Negara yang Cerdas: Konsep dan Urgensi
Korupsi Ancaman Terhadap Masa Depan Bangsa