Cara Mengurangi Kesenjangan Hukum Indonesia

photo author
- Minggu, 22 Desember 2024 | 13:22 WIB
Muhamad Rafli Pratama (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)
Muhamad Rafli Pratama (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)

Penulis: Muhamad Rafli Pratama (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. 

Dalam sistem ini, semua individu dan lembaga terikat oleh hukum, yang memastikan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan proses hukum yang adil. 

Pemisahan kekuasaan dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Baca Juga: Korupsi Ancaman Terhadap Masa Depan Bangsa

Namun pada kenyataannya terdapat kesenjangan dalam penerapan hukum, dimana hukum terkadang tidak diterapkan secara adil, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau uang. 

Banyak regulasi dan prosedur hukum yang rumit bisa membuat masyarakat awam sulit untuk mendapatkan keadilan bahkan tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum, sehingga kelompok tertentu mungkin lebih terpinggirkan. 

Sehingga perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum diindonesia ada beberapa poin yang harus ditingkatkan :

Baca Juga: Membangun Warga Negara yang Cerdas: Konsep dan Urgensi

1. Peningkatan Penegakan Hukum: Memperkuat lembaga penegak hukum agar lebih independen dan transparan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan.

2. Reformasi Sistem Peradilan: Mendorong reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan proses hukum yang lebih cepat, adil, dan tidak diskriminatif. Pembenahan administrasi pengadilan juga penting.

3. Pendidikan Hukum untuk Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi hukum. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.

Baca Juga: Membangun Warga Negara yang Cerdas: Konsep dan Urgensi

4. Pengawasan Terhadap Korupsi: Memperkuat lembaga anti-korupsi dan memastikan bahwa tindakan korupsi ditindak tegas tanpa pandang bulu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus ditingkatkan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ketika Keadilan Hanya Milik yang Mampu

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:55 WIB

Keadilan sebagai Hak, Bukan Kemewahan

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:51 WIB
X