Tantangan dan Peluang Demokrasi di Indonesia

photo author
- Rabu, 18 Desember 2024 | 02:13 WIB
Nabila Aprisca Putri (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)
Nabila Aprisca Putri (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang) (Topmedia.co.id/Istimewa)

Penulis: Nabila Aprisca Putri (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Demokrasi di Indonesia, pasca runtuhnya Orde Baru, telah menunjukkan kemajuan signifikan namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Perjalanan menuju demokrasi yang matang dan berkelanjutan masih terus berlangsung.

Tantangan:

Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah sistemik yang menghambat pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Praktik korupsi merugikan negara, mengikis keadilan, dan menghambat pembangunan ekonomi yang merata.

Kesenjangan Ekonomi: Ketimpangan ekonomi yang besar antara kelompok kaya dan miskin menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Kesenjangan ini dapat memicu konflik dan mengurangi partisipasi politik yang efektif dari kelompok marginal.

Baca Juga: Merajut Keharmonisan dalam Keberagaman dengan Nilai Pancasila

Radikalisme dan Intoleransi: Munculnya kelompok radikal dan intoleran mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ekstremisme agama dan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi.

Lemahnya Penegakan Hukum: Kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, menghambat proses demokrasi yang adil dan transparan.

Partisipasi Politik yang Rendah: Partisipasi politik yang rendah, terutama dari kelompok marginal, dapat menyebabkan representasi yang tidak memadai dan mengabaikan kepentingan sebagian besar masyarakat. Kurangnya literasi politik juga menjadi faktor penghambat.

Baca Juga: Persoalan Sampah di Serang Banten

Polarisasi Politik: Polarisasi politik yang tajam dapat memecah belah masyarakat dan menghambat kerja sama antar kelompok politik dalam menyelesaikan masalah nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menghambat pembangunan.

Intervensi Kekuasaan Eksekutif: Potensi Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, seperti legislatif dan yudikatif, dapat melemahkan sistem checks and balances dan mengancam prinsip demokrasi.

Peluang:

Masyarakat Madani yang Aktif: Masyarakat madani di Indonesia semakin aktif dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ketika Keadilan Hanya Milik yang Mampu

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:55 WIB

Keadilan sebagai Hak, Bukan Kemewahan

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:51 WIB
X