4. Mekanisme Konsultasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi publik seperti musyawarah masyarakat, forum diskusi, dan rapat umum diadakan untuk menghimpun pendapat dan aspirasi masyarakat dalam berbagai isu kebijakan publik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi Pancasila di Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Undang-undang dan lembaga terkait didirikan untuk menegakkan dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.***
Artikel Terkait
Pendidikan Kewarganegaraan Antara Implementasi dan Kurikulum di Era Digital
Demokrasi: Antara Harapan dan Realita
Membangun Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Inovasi Pendidikan untuk Menjangkau Pelosok Negeri
Demokrasi Pancasila: Konsep, Implementasi, dan Tantangan
Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Toleransi di Indonesia yang Multikultural
Hak dan Kewajiban Warga Negara: Pilar Utama Kehidupan Berbangsa