Selain itu, Pemda se-Banten juga akan menyeleraskan program pembangunan di daerah (RPJMD) sesuai dengan RPJMN, mendukung implementasi salah satu quick Wins Pemerintah Pusat terkait pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa, dan sebagai tindaklanjut Inpres No.l Tahun 2025, Pemerintah Daerah juga melakukan efisiensi belanja APBD 2025, untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas.
Hasil efisiensi tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta program peningkatan kesejahteraan dan ekonomi.
Baca Juga: Jaksa Agung Tegas Dukung Asta Cita Prabowo: Tak Ada Toleransi untuk Koruptor
B BANK INDONESIA
Selanjutnya berkaitan dengan percepatan digitalisasi ekonomi, Banten memiliki potensi tinggi yang terlihat dari angka kepemilikan telepon seluler dan penetrasi internet yang melebihi rata-rata nasional.
Besarnya potensi tersebut, TP2DD di Provinsi Banten hadir sejak tahun 2021 dan menjadi mitra strategis untuk mendukung percepatan dan perluasan ekosistem pembayaran digital di Banten.
Berdasarkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), secara rata-rata Pemda di Banten mencapai nilai 96,8% dan seluruhnya telah berada di level digital.
Baca Juga: Waspada Curah Hujan Tinggi Di Wilayah Banten, BMKG Himbau Waspada Banjir dan Longsor
Oleh sebab itu, ke depan optimalisasi implementasi ETPD di tahun 2025 dapat terus di dorong, salah satu bentuknya adalah pelaksanaan rapat koordinasi seperti yang dilakukan.
Rapat ini sekaligus mengevaluasi dan menyusun strategi penguatan P2DD. Beberapa rekomendasi yang hadir dalam rapat ini di antaranya implementasi ETPD sesuai roadmap dan rencana aksi, peningkatan capacity building dan literasi masyarakat, pelaksanaan High Level Meeting (HLM), revisi Roadmap ETPD 2026 - 2029 dan penyelerasan implementasi ETPD dengan dokumen Renstra dan RPJMD.
Ke depannya, penguatan SKK (Sinkronisasi, Koordinasi, dan Komitmen) antara Pemda dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terus didorong, sebagai kunci keberhasilan dalam melaksanakan program pengendalian inflasi serta percepatan perluasan digitalisasi daerah.
Baca Juga: Andra Soni Dampingi Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Layanan Cek Kesehatan Gratis Hingga Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Al Bantani
Dengan Rakor T PID dan TP2DD se-Banten ini, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen kepala daerah serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar kepemangku kepentingan terkait upaya pengendalian inflasi dan perluasan Implementasi ETPD, yang pada gilirannya diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pencapaian visi Asta Cita.***
Artikel Terkait
Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Bekerja di Proyek PIK 2, Sudah Mencapai 163 Ribu Orang?
Waspada Curah Hujan Tinggi Di Wilayah Banten, BMKG Himbau Waspada Banjir dan Longsor
Jaksa Agung Tegas Dukung Asta Cita Prabowo: Tak Ada Toleransi untuk Koruptor
Honda Banten Raih Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Publik
Seminar Nasional Membahas Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam RKUHAP, Basuki: Peran Advokat Apa Saja
Prabowo Cek Langsung Warga Terdampak Banjir Bekasi, Beri Dukungan Moril dan Buka Puasa Bersama
Ekbispar Award 2025, Apresiasi Prestasi untuk Deretan Lembaga Hebat di Banten