Fokus Atasi Kemiskinan di Banten, Begini Langkah Ketua Karangtaruan, Andhika Hazrumy

photo author
- Jumat, 3 Juni 2022 | 19:49 WIB
Ketua Karangtaruna Banten, Andhika Hazrumy saat di wawancara wartawan (Tim Topmedia 03)
Ketua Karangtaruna Banten, Andhika Hazrumy saat di wawancara wartawan (Tim Topmedia 03)

TOPMEDIA.CO.ID - Sebanyak 500 ribu PR Kemiskinan di Provinsi Banten, Ketua Karangtaruna Banten, Andhika Hazrumy meminta agar fokus dalam menangani kemiskinan di Banten.

Diungkapkan Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy, bahwa persyaratan dan mekanisme itu sendiri dia dapat dari data DKTS dalam hal ini dari Dinsos.

Yang dimana tentunya seluruh Dinsos Kabupaten maupun Kota memiliki data yang tak mampu dalam kategori DKTS.

Baca Juga: Perencanaan Pembangunan, Sensus Penduduk 2020 Diharap Hasilkan Data Akurat

"Mekanisme dalam mendapatkan bantuan BPJS ini pertama, saya mendapatkan data kita dari DTKS yang pada saat ini dimiliki oleh Dinsos. Dimana Dinsos mempunyai seluruh data masyarakat yang tak mampu dalam kategori DTKS iya. Tapi yang jelas kita prioritaskan dulu dalam kategori DTKS itu," ujar Andika yang merupakan mantan Wagub Banten, Jum'at 3 Juni 2022.

Ditambahkan Andika, bahwa Pemerintah Provinsi Banten itu sendiri masih memilik PR.

Yang mana dalam PR itu sendiri dari seluruh Kabupaten maupun Kota dalam masih masuk kemiskinan kurang lebih 500 ribu lebih.

Baca Juga: Penguatan Ekonomi, Raperda UMKM Disetujui DPRD ! Ini Kata Bupati Serang

"Kita PemProv Banten masih mempunyai PR dalam menangani kemiskinan yang di Banten. Buktinya menurut data DTKS Dinsos sendiri kemiskinan kita di Banten berkurang menjadi 500 ribu. Nah dimana ini yang kita selesaikan," paparnya.

"Jadi muda mudaan dikit demi sedikit tadi dengan program ini penekanan  dalam kapasitas kemiskinan yang tadi disertakan dengan pelayanan dasar yang prima," imbuhnya

Pelayanan dasar itukan, berupa pelayanan kesehatan, hingga pada pelayanan pendidikan.

Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor Dibekuk Reskrim Merak

"Sehingga dalam pelayanan  pendidikan  di pemprov untuk tingkat SMA yang sudah menjadi kewajiban pemprov  sudah gratis. Mulai dari  Sma Negri lalu Smk Negri dan kita juga bisa membiayai insentif untuk guru guru swasta," tuturnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X