TOPMEDIA.CO.ID - Isu keadilan sosial dalam pembangunan industri kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema ‘Mendorong Iklim Investasi yang Inklusif dan Berkeadilan di Kota Cilegon’ yang dilaksanakan di Aula Setwan DPRD Kota Cilegon, Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini diprakarsai oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kota Cilegon, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
Diskusi yang dipandu oleh Maftuh Ajmain, selaku moderator, menghadirkan tokoh-tokoh penting seperti Ketua PCNU Kota Cilegon Erick Rebiin, Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Hayati Nufus, Akademisi/ Guru Besar Untirta Fauzi Sanusi, Praktisi Industri Iip Arief Budiman, Pemerhati Sosial Faqih Usman, Ketua MUI Kota Cilegon Sutisna, Aktivis Buruh Jazuli, Ketua Lakpesdam PCNU Kota Cilegon Budi, dan sejumlah perwakilan Masyarakat, Mahasiswa, Organisasi Pengusaha Muda HIPMI dan HIPPI, serta tokoh masyarakat lainnya.
Baca Juga: Dukung Program Pemkot Serang, APPSI Dorong Pasar Tradisional Jadi Lebih Modern
Dalam sambutannya, Erick Rebiin menegaskan pentingnya pembangunan sistem investasi yang inklusif dan adil.
"Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri besar, namun manfaatnya belum merata dirasakan masyarakat lokal. Investasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak," tegas Erick.
Senada, Fauzi Sanusi mengkritisi ketimpangan dalam rantai nilai industri.
Baca Juga: Anak Jadi Korban Fantasi Orangtua: Fakta Mengerikan Grup Cinta Sedarah di Facebook
“Inklusivitas artinya membuka ruang keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat lokal. Saat investor membawa tenaga kerja dari luar, maka warga Cilegon hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Kota Cilegon, Hayati Nufus, menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, seperti digitalisasi layanan perizinan dan pendampingan UMKM. Ia menegaskan komitmennya terhadap investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk menjadikan NU sebagai mitra strategis dalam pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Baca Juga: Gubernur Banten Dukung Penuh Ivent PLN Mobile Jawara Run 2025
Sementara itu, pemerhati sosial Faqih Usman menyoroti lemahnya regulasi perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Ia menekankan perlunya perda yang melindungi pelaku usaha dan tenaga kerja Cilegon.
“Kita butuh keberpihakan nyata, bukan hanya narasi. Pemerintah harus hadir sebagai pembela rakyat, bukan penonton,” sorotnya.
Artikel Terkait
Andra Soni Minta Semua UPT Samsat Perbaiki Pelayanan Proses Pembayaran Pajak, Jangan Sampai Ada Antrian Panjang
Aklamasi, Engkos Kosasih Dipilih Jadi Ketua PWI Serang Raya Periode 2025-2028
KRAKATAU POSCO Kembali Raih PROPER Hijau Tingkat Provinsi Banten: Bukti Konsistensi Komitmen Lingkungan
Gubernur Banten Andra Soni Lantik Deden Apriandhi H Sebagai Sekda Provinsi Banten
Gubernur Banten Dukung Penuh Ivent PLN Mobile Jawara Run 2025
Anak Jadi Korban Fantasi Orangtua: Fakta Mengerikan Grup Cinta Sedarah di Facebook
Dukung Program Pemkot Serang, APPSI Dorong Pasar Tradisional Jadi Lebih Modern