TOPMEDIA - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul dan menjadi bahan perdebatan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi anggaran.
Namun, banyak pihak yang khawatir bahwa sistem ini hanya akan menguntungkan elite politik dan mengurangi keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi biaya politik yang tinggi dan potensi konflik di masyarakat.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kepala daerah yang terpilih mungkin tidak sesuai dengan kehendak rakyat, melainkan lebih sesuai dengan kepentingan elite politik.
Baca Juga: Warga Tak Setuju Penghapusan Rute Transjakarta Blok M - Kota: Padahal Praktis, Dekat Kemana-mana
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Pilkada langsung memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan.
"Pilkada langsung adalah bentuk nyata dari demokrasi partisipatif. Jika dikembalikan ke DPRD, maka rakyat kehilangan hak pilih langsung mereka," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mendukung wacana ini dengan alasan efisiensi dan stabilitas politik.
"Pemilihan melalui DPRD bisa mengurangi biaya politik yang sangat besar dan mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat," katanya.
Namun, kritik datang dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang menilai bahwa penghapusan Pilkada langsung akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.
"Pilkada langsung adalah salah satu pencapaian besar dalam demokrasi kita. Mengembalikannya ke DPRD adalah langkah mundur," kata aktivis demokrasi, Ray Rangkuti.
Sementara itu, masyarakat masih menunggu keputusan final terkait wacana ini.
Apakah Pilkada melalui DPRD bisa melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat atau justru sebaliknya? Biarkan waktu yang akan menjawab.***
Artikel Terkait
Ribuan Guru Peringati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Alun-Alun Kota Cilegon
Budi Arie Diperiksa Bareskrim, Diduga Terlibat Kasus Korupsi di Komdigi
Skotlandia Larang Pejabat Pakai WhatsApp untuk Urusan Negara
Astra Tol Tangerang Merak Siapkan Langkah Antisipasi Cuaca Ekstrem untuk Pengguna Jalan
Proyek Tanggul Belum Rampung Sejak Era Ahok hingga Persoalan Banjir Rob yang Melanda DKI Jakarta
Rumor Ole Romeny ke Oxford United hingga Marselino yang Mulai Percaya Diri Bermain di Liga 2 Inggris
Kasus Korupsi Sebesar Rp150 Miliar! Intip Kronologi Kejati Jakarta saat Geledah Kantor Dinas Kebudayaan
PDIP Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Gerindra Sebut Sebaiknya Nyatakan Diri Sebagai Oposisi
Tidak Akomodir Pemuda Desa Terate di Kramatwatu Serang, PT Global Papua Abadi Dipertanyakan
Warga Tak Setuju Penghapusan Rute Transjakarta Blok M - Kota: Padahal Praktis, Dekat Kemana-mana