BANTEN – Sejumlah warga dari Forum Rukun Warga (RW) Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang mendatangi kantor Gubernur Banten yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Mereka meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membangunkan gedung sekolah baru di daerah mereka, Kamis (7/7/2022).
Tuntutan tersebut menyusul antara daya tampung lulusan dari sekolah SMP dengan ketersediaan bangku sekolah SMAN di daerah pasar Kemis yang dianggap belum sebanding, berkaca dari tingkat kepadatan penduduk di daerah Pasar Kemis yang sangat tinggi, sehingga siswa lulusan SMP di daerah tersebut akhirnya akhirnya saling berebut agar bisa mengenyam pendidikan dibangku milik pemerintah, meski angkanyapun sangat terbatas.
Ketua Forum RW Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Sampurna mengatakan, saat ini Kecamatan Pasar Kemis hanya ada satu sekolah SMAN, yakni SMAN 24. Padahal, kata Sampurna, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang adalah daerah yang memiliki warga yang paling banyak, jumlah penduduknya setara dengan jumlah Warga Kota Cilegon.
"Namun SMAN cuma ada satu yakni, SMAN 24, dengan jumlah penduduk 347 ribu," katanya.
Sampurna menjelaskan, daya tampung SMA Negeri di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang hanya 432. Sedangkan lulusan SMP di lokasinya mencapai 1.000 lebih.
"Ingin ketemu Gubernur Banten terkait PPDB sekolah, khususnya SMA itu kan kami (warga Pasar Kemis Kabupaten Tangerang) masyarakat paling terbesar se-Provinsi Banten, bagaimana solusinya," katanya.
Saat ini, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 7 sekolah yang menginginkan masuk ke SMAN. Jika yang tertampung haya 432 orang siswa, maka sisanya harus ke sekolah swasta yang biaya masuknya lumayan mahal.
Sampurna mengaku, kedatangan pihaknya ingin membantu masyarakat, khususnya warga di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang agar mendapatkan hak pendidikan menuju SMAN.
"Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan SMAN itu kan tidak tertampung semuanya, hanya beberapa persen. Sedikit sekali, itu yang terjadi di Pasar Kemis," tuturnya.
Sebelumnya, Sampurna mengaku pernah mengirimkan surat dengan tuntutan yang sama pada 2019 yang lalu. Tapi hingga saat ini tidak ada realisasi.
"Tahun 2019 kita pernah mengadu ke Disdik dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun tapi tidak ada respon sampai sekarang. Makanya saya datang ke Banten nemuin gubernur mengadu. Solusinya seperti gimana ini. Sampai bertahun-tahun tidak ada solusi tentang anak-anak sekolah (SMAN)," katanya menambahkan.
Kendati demikian, Sampurna bersama pihaknya sudah membawa beberapa opsi yang akan ditawarkan kepada Gubernur Banten.
"Permohonan ini walaupun tidak tertampung mohon diberikan solusinya. Apa mau nambah ruangan, apa mau sekolah baru. Kita mewakili 5 desa 4 kelurahan," ujarnya.
Kemudian, Sampurna mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa tawaran yang akan diajukan.
Diantaranya terdapat beberapa sekolah swasta dari SMP dan SMA PGRI yang siap disatukan menjadi sekolah negeri atau menampung (sekolah afilial).
Artikel Terkait
Perangi Narkoba, Lapas Serang Lakukan Tes Urine Mendadak Kepada Seluruh Pegawai
Terima Kunjungan Komite I DPD RI, Pj Sekda Banten Minta Kejelasan Nasib Honorer
Al Muktabar Berpesan Untuk Terus Meningkat Kemampuan Bintara
Pemprov Banten dan Kejati Banten Tandatangani Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Banten Akan Segera Punya Sekolah Metaverse Tingkat SMA/SMK, Apa Itu?