Pulang Mudik Lebaran, Pegawai Pemerintah Boleh WFH Dari Rumah Selama Seminggu Kedepan

- Minggu, 8 Mei 2022 | 06:32 WIB
MenpanRB Tjahjo Kumolo setujui WFH selama seminggu kedepan, mulai 9 Mei 2022 bagi pegawai pemerintah.(Menpan)
MenpanRB Tjahjo Kumolo setujui WFH selama seminggu kedepan, mulai 9 Mei 2022 bagi pegawai pemerintah.(Menpan)

Pulang mudik Lebaran, pegawai Pemerintah dibolehkan WFH dari rumah (work from home ) selama seminggu kedepan, mulai 9 Mei 2022.

Demikian hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya yang diterima, Jumat (6/5/2022), menanggapi usulan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH dari dari rumah selama seminggu kedepan, dalam upaya mengurai kemacetan arus balik Lebaran.

Disusul selanjutnya, Menpan RB memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) diseluruh daerah mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing, agarWFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.

Baca Juga: 200 Ribu Lebih Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK Tahun 2022-2023, Simak Kriteria Honorer Diangkat Jadi PPPK

“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Mengingat Covid-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari kedepan.

WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” ungkap Menteri Tjahjo.

Baca Juga: Info Pengangkatan Honorer Kesehaan jadi PPPK Tahun 2022-2023, ini Kriterianya

Menteri Tjahjo mengingatkan agar seluruh ASN tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol Kesehatan. PPK diminta pula memastikan ASN di lingkungannya sudah mendapatkan vaksin lengkap, termasuk vaksin booster.

Halaman:

Editor: Deni Kusuma Wijaya

Sumber: Menpan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X