Konflik Tanah di Banten Hambat Realisasi Reforma Agraria

Baca Juga: Resmikan Renovasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Kakanwil BPN Banten : Semoga Semakin Memberikan Pelayanan Terbaik

Dikatakan Tenaga Ahli Menteri Agraria, Hermawan, bahwa realisasi Reformasi Agraria bahwa masyarakat yang mendapatkan distribusi tanah gratis untuk HGU, terdapat 2 objek.

"Pertama tanah bekas pengantar atau sengketa, atau tanah negara yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini dibagikan untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Hermawan saat hadir di

Hermawan juga menjelaskan, masyarakat yang menerima lahan atau tanah gratis terdapat kiteria, dan memenuhi kualifikasi.

"Yang jelas, kualifikasi pertama adalah seorang Petani, Buruh ataupun Nelayan. Karena kontesnya untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat," jelasnya.

Baca Juga: OTT di Kantah Kabupaten Lebak, Kanwil BPN Banten : Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan

Dalam sejarahnya, Reforma Agraria itu merupakan cikal bakal dari landreform. Perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan pertanian.

Menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah dengan melakukan pemberian hak atas tanah pada subjek tertentu yang memenuhi syarat dalam rangka menciptakan keadilan pertanahan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPN Banten, Rubi Rubijaya menambahkan, bahwasanya kalau di BPN Banten hanya sebagai penghulu dan mengawinkan orang dan tanah yang telah di dapat.

Baca Juga: Amankan Rp 36 Juta, Polda Banten Tangkap OTT Dua Pegawai BPN Lebak

"Kalau kami hanya memfasilitasi. Kami pun melakukan pembagian tanah gratis sesuai aturan. Kemarin saja telah membagikan tanah gratis pada daerah Kabupaten Lebak," tuturnya***