Provinsi Banten Raih Apresiasi Laporan Evaluasi Daerah dari BPKP atas Kinerja Akuntabilitas Semester I 2025

TOPMEDIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali mencatat prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Provinsi Banten menjadi salah satu dari 16 provinsi di Indonesia yang menerima apresiasi Laporan Evaluasi Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penyerahan apresiasi dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, kepada Gubernur Banten Andra Soni, dalam acara yang digelar di Kantor BPKP Perwakilan Banten, Serang, pada pertengahan Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Rusdy Sofyan menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

“Provinsi Banten termasuk dalam 16 provinsi yang kami nilai memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Hasil LED Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa Banten berada pada jalur positif dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Rusdy Sofyan mengutip siaran Pers Biro Adpim.

Indikator Penilaian LED

Rusdy menjelaskan bahwa penilaian LED dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, meliputi:

1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya keselarasan antara RPJMD dan program prioritas nasional.
2. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk capaian output dan outcome pembangunan daerah.
3. Kinerja sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam meminimalkan risiko penyimpangan anggaran.
4. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan efektivitas pelaporan keuangan.
5. Tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi audit dari BPKP maupun BPK.
6. Inovasi daerah dalam mendukung transparansi dan partisipasi publik.

“Indikator-indikator ini tidak hanya menilai angka, tetapi juga menilai governance maturity—seberapa matang sistem pengelolaan pemerintahan daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas,” tambah Rusdy.

Baca Juga: Perseroda Jamkrida, Ambisi Baru Gubernur Banten Andra Soni dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tanggapan Gubernur Banten
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penilaian positif dari BPKP.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Banten yang berkomitmen memperkuat integritas birokrasi dan memastikan tata kelola yang profesional.

“Kami bersyukur atas apresiasi dari BPKP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memperbaiki sistem dan memperkuat transparansi publik. Apresiasi ini bukan akhir, melainkan awal dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banten,” ujar Andra Soni.

Andra juga menegaskan bahwa Pemprov Banten akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPKP dalam penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan manajemen risiko pembangunan daerah.

“Kami ingin menjadikan hasil LED ini sebagai cermin untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Pemerintahan yang akuntabel adalah fondasi kepercayaan publik, dan itu yang sedang kami bangun bersama,” tegasnya.