Andra Soni Tegaskan Pemprov Banten Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel, Terbuka, dan Partisipatif

"Jangan sampai perencanaan itu top down, tetapi harus button up sesuai keinginan masyarakat," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama mengatakan rapat koordinasi tersebut dalam rangka perbaikan tata kelola di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

"Kami sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola melalui MCSP, MCSP ini sebagai sarana atau tools untuk membuat komunikasi dua arah. Teman-teman daerah diberikan berbagai macam indikator maupun sasaran dalam perbaikan tata kelola dan nanti hasilnya akan disurvei," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen antikorupsi kepala daerah dan ketua DPRD di wilayah Provinsi Banten.

Kegiatan rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah Sekretaris Daerah dan Inspektur daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.***