Buka Diklat Kepemimpinan Pengawas, Gubernur Banten Andra Soni Minta Peserta Disiplin

TOPMEDIA.CO.ID - Pejabat pengawas memiliki peranan yang menentukan dalam proses perencanaan sektoral dan dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan instansi, dan mengajak seluruh stakeholder untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan itu.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Banten Andra Soni saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XVIII, XIX, XX dan XXI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kamis (15/5/2025).

Andra Soni mengatakan, diharapkan menghasilkan calon-calon pejabat pada masa yang akan datang. "Untuk itu, peserta saya minta untuk disiplin, serius dan tekun sesuai fakta integritas yang sudah disampaikan sebelum pelatihan," katanya.

Baca Juga: Diekspor ke China Untuk Diolah Jadi Susu, Jadi Penyebab Harga Kelapa Meroket

Untuk itu, lanjut Andra Soni, peserta diklat diharapkan mampu menterjemahkan program-program strategis untuk dilaksanakan secara operasional pada organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.

Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas berjumlah 160 orang.

Peserta merupakan para Pejabat Pengawas Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Baca Juga: Terima Para Finalis Kang Nong Banten Tahun 2025, Tinawati Andra Soni Minta Yang Nanti Terpilih Bisa Jadi Duta Pembangunan

Waktu pelaksanaan sebanyak 905 jam atau 104 hari. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan blended learning, yaitu metode pembelajaran memadukan jalur klasikal dan non-klasikal.

"Selama pembelajaran klasikal, peserta diwajibkan menginap di asrama BPSDM Provinsi Banten," kata Untung.

Sedangkan tujuan pelatihan, menurut Untung, untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan.