Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Susun Strategi Birokrasi, Begini Prinsip Koalisi yang Besar dan Peran Analis Kebijakan

TOPMEDIA.CO.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini mengatakan, pemerintahan Prabowo akan ada kombinasi strategi pembenahan birokrasi Era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi.

"Pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulkifli Hasan di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa, 24 September 2024 lalu.

Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah disebut akan bertambah dibandingkan era Presiden Jokowi.

Isu tersebut sempat diamini oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Penambahan iya, mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," ujar Zulkifli Hasan dalam kesempatan lain di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024 lalu.

Wacana penambahan kabinet itu memunculkan tanda tanya mengenai komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa depan.

Sebab, prinsip koalisi besar menunjukkan pemerintah yang sepakat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam birokrasinya.

Prinsip Koalisi yang Besar

Penelitian Studi Politik Afrika Selatan oleh Ilmuwan Politik Belanda-Amerika Arend Lijphart yang diterbitkan online pada tahun 2007, mengungkap prinsip koalisi besar dalam pemerintahan.

"Prinsip koalisi besar berarti pemerintah konsensual (sepakat) bersama," tulis Lijphart dalam penelitian tersebut.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran analis kebijakan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara keinginan rakyat dengan pemerintah.

Baca Juga: Evaluasi PSSI Atas Insiden Kerusuhan Suporter di Laga Persib vs Persija 2024, Intip Beda Cara Suporter Belanda Nikmati Sepak Bola

Koalisi yang gemuk berpotensi adanya dominasi elite partai politik yang secara tingkat kepercayaan masyarakat berada paling bawah di antara lembaga negara lainnya. 

Peran analis kebijakan juga menjadi krusial ketika adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR-RI.