23 Tahun Banten, Pembangunan Menyeluruh untuk Ekonomi Tumbuh

TOPMEDIA - Filosofi pendirian Provinsi Banten salah satunya adalah percepatan kesejahteraan bagi masyarakat. Aktivitas pembangunan terus digulirkan Pemprov Banten sesuai dengan agenda kerja yang disusun. 

Tepat pada Rabu, (4/10/2024) Banten telah berusia ke-23 tahun. Di usia ini, pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten dilaksanakan menyeluruh agar ekonomi masyarakat tumbuh. 

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, banyak pencapaian yang sudah dilakukan dari agenda kerja visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Baca Juga: Angklung Hiasi Wonderful Indonesia Corner di India! Ada Instrumen Lengkap Notasi Lagu Kuch Kuch Hota Hai

“Dan tentu kita belum puas dengan itu, karena pembangunan ini kan dinamis sesuai dengan perkembangannya maka setiap jabatan Gubernur terpilih dan seterusnya menggulirkan agenda pembangunan,” ujarnya. 

Al Muktabar mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam program yang dilaksanakan Pemprov. Namun, program terus digulirkan untuk mengatasi sejumlah persoalan seperti pengangguran dan kemiskinan. 

Di usia ke 23 tahun Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, pencapaian yang dilakukan Pemprov Banten masih kurang. “Itu akan kita tingkatkan terus,” tuturnya.

Baca Juga: Bersama Masyarakat, Ganjar untuk Semua Meriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H di Tangerang

Namun, ia mengatakan, bahwa pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten tidak hanya di salah satu kabupaten/kota saja, tetapi menyeluruh guna meniadakan disparitas antara Banten bagian selatan dengan utara. 

Pada dasarnya, semua kegiatan yang dilaksanakan Pemprov dipersembahkan untuk masyarakat kabupaten/kota di seluruh wilayah Banten. 

Al mencontohkan, pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota.

Baca Juga: Peringati HUT Banten ke 23 Tahun, Berikut Capaian Pemprov Banten Pada Bidang Pendidikan

“Perhatian Pemprov berupa bantuan cash sama melalui bantuan keuangan itu dalam rangka menjembatani kewenangan yang provinsi tidak sampai aksesnya ke kabupaten/kota,” terangnya. 

Kata dia, jalan dan jembatan yang ada di kabupaten/kota itu termasuk sekarang 13 ruas jalan yang diserahkan ke Pemprov Banten akan ditingkatkan menjadi jalan kewenangan Pemprov. Hal itu dilakukan Pemprov dalam melaksanakan perannya melakukan percepatan bagi daya dukung kepada kabupaten/kota. 

“Itu bagian dari kita satu kesatuan tidak parsial. Intinya untuk masyarakat,” tegas Al.