SERANG, TOPmedia - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis mengaku akan terus memperjuangkan pengalokasian anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2022 agar bisa menjadi lebih pro rakyat, khususnya disaat pendemi covid-19 seperti sekarang.
Tidak melulu berbicara soal pembangunan infrastruktur saja. sambung Muhlis, yang tidak kalah penting juga terkait pengalokasian anggaran yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Melihat kondisi pendemi covid, tidak sedikit masyarakat yang terdampak, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah dalam hal ini Pemprov Banten, dalam mengalokasikan anggarannya ahun depan.
"Hal itu sejalan dengan perubahan tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kita, dari sebelumnya peningkatan infrastruktur menjadi pemulihan ekonomi akibat pendemi covid-19," tegas Muhlis, saat mengisi acara Banten Podcast, Rabu (15/9/2021).
Berkaca dari pengaloaksian anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 kemarin yang dinilai masih belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui intervensi anggarannya secara langsung, mulai dari pembinaan UMKM yang terdampak covid-19, pelatihan kepada masyarakat yang mengalami putus kerja, semuanya itu, kata Muhlis, masih belum terlihat pada perubahan APBD Banten tahun 2021.
"Beruntung anggaran Jamsosratu tidak jadi dipotong buat BTT, dikembalikan semula," katanya.
Untuk diketahui, pendemi covid-19 tidak hanya mempengaruhi perekonomian masyarakat Banten, APBD Provinsi Banten juga mengalami defiait, dari sebelumnya mencapai Rp 16 triliun menjadi Rp 12 triliun. Akibatanya, Pemprov Banten juga pernah mengajukan pinjaman ke PT.SMI sebesar Rp 4,1 triliun untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, meski akhirnya batal.
Sambung Muhlis, atas semua kejadian itu, pihaknya beranggapan perlu adanya peran serta dari pemerintah daerah untuk ikut serta meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pendemi covid-19.
"Karena pendemi covid-19 ini tidak hanya menjadi urusan pusat saja, daerah juga harus ambil bagian melalui pengalokasian anggarannya. Pusat kan sudah beberapa kali menggelontorkan bantuannya, sementara daerah masih kalah," katanya.
Lebih jauh Muhlis menambahkan, melihat waktu pembahasan KUAPPAS yang akan disampaikan tim TAPD Banten kepada Badan Anggaran DPRD Banten yang tinggal menghitung hari. Dari situ pihaknya mengaku akan terus mengawal seluruh pengaloakasian anggarannya agar APBD Provinsi Banten tahun 2022 nanti bisa menjadi lebih pro kepada rakyat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten, Mahdani mengatakan jika tema RKPD Provinsi Banten dengan judul pemantapan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia.
