CILEGON, TOPMedia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon menilai proyeksi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 masih tergolong kecil.
Karena itu, legislatif menuntut eksekutif untuk dapat meningkatkan PAD mengingat besaran belanja daerah pada tahun 2022 mendatang.
“Kaitan peningkatan PAD ini sangat kami tekankan, makanya cukup memakan waktu lama (skors dalam rapat gabungan Rancangan KUA-PPAS 2022-red). Karena berdasarkan analisa eksekutif, target kemampuan mereka itu hanya Rp14 miliar (kenaikan dari target PAD sebelumnya), sedangkan kita ingin itu meningkat di kisaran Rp20 miliar,†ujar Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (1/3/2021).
Menurutnya, usulan capaian PAD yang cukup besar itu karena pihaknya melihat besarnya potensi yang dapat dibukukan daerah menyusul banyaknya pengembangan usaha oleh industri yang secara otomatis akan berdampak pada objek pendapatan daerah lainnya.
“Makanya rapat gabungan kemarin akhirnya disepakati (target PAD 2022) di angka Rp808 miliar dari rancangan awal Rp788 miliar atau naik sekitar 2,5 persen. Awalnya memang mereka keberatan, misalnya dari PCM (PT Pelabuhan Cilegon Mandiri) yang tidak sanggup, lalu buat apa akan ada Direktur dan Komisaris baru kalau tidak sanggup menaikkan dividen,†jelas Isro.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik mengungkapkan, selisih Rp6 miliar antara proyeksi eksekutif dan usulan parlemen itu akhirnya akan disiasati dengan jasa giro daerah dari perbankan.
“Nah, karena adanya rencana pengembangan industri inilah makanya yang kami cermati itu salah satunya potensi pendapatan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan),†ucap politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun menyampaikan, bahwa potensi APBD Cilegon pada 2022 mendatang sangat besar mengingat pembahasan Rancangan KUA-PPAS belum berikut membahas sumber pendapatan daerah lainnya yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pusat.
“Potensi pendapatan kita besar, hanya saja memang butuh kekuatan politik yang kuat untuk mencapai ke arah sana," singkatnya. (Firasat/Red)
